Infrastruktur Gas Tak Dibangun, Negara Bakal Dirugikan Lagi

Pernyataan itu menanggapi kritikan DPR terhadap Kemen­terian ESDM yang hanya mem­berikan jatah 40 persen gas La­pangan Tangguh dari train 3 un­tuk dalam negeri dan sisanya akan diekspor ke Jepang.

“Saya sudah berjuang 10 bu­lan. Ini perjuangan mati-ma­tian dan sudah berhasil. Sekarang untuk train 3 akan diberikan 40 persen untuk domestik,” tegas Wa­cik saat halal bihalal di kan­tornya, kemarin.

Wacik yang mengenakan batik biru itu mengatakan, dari kontrak gas Tangguh yang lama, dalam negeri tidak kebagian karena 100 persen diekspor. Setelah dinego­siasi akhirnya dalam negeri ke­bagian pasokan gas dari La­pa­ngan Tangguh train 1 dan 2.

Sebab itu, dia mengaku bi­ngung dengan penolakan dan ri­but-ribut soal penjualan gas Ta­ngguh tersebut. “Dapatnya be­ra­pa harus syukuri, karena dulu kita hanya nol persen dan nggak ribut kok,” ucap Wacik dengan nada kesal.

Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro me­nga­takan, pihak yang meri­butkan rencana ekspor gas La­pangan Tangguh train 3 dika­renakan tidak ingin kejadian se­perti train 1 dan train 2 terulang.

“Kalau yang lama kita tidak meributkan lagi karena sudah kontrak. Nah, sekarang kita ti­dak mau negara rugi lagi dan me­me­nuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi kita masih pu­nya ruang di sini,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Komaidi mengatakan, kendala utama pemenuhan pa­sokan gas untuk domestik adalah infra­struktur. Menurutnya, selama ini pemerintah tidak melakukan pe­nambahan infra­struk­tur gas. Ji­ka itu tidak bisa dipe­nuhi, maka pa­sokan gas yang ada tidak bisa diserap. Akhirnya, gas untuk do­mestik kembali di­ekspor lagi.

“Padahal, sebe­lum­nya ada ren­cana untuk mela­ku­kan mo­ra­to­rium ekspor gas guna ke­pen­tingan dalam negeri,” tandasnya.

Kepala Dinas Hubungan Ke­masyarakatan dan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usa­ha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) A Rinto Pudyantoro me­ngatakan, pihaknya sudah me­menuhi kebutuhan pasokan gas untuk domestik, khususnya pe­menuhan gas alam cair (Li­que­fied Natural Gas/LNG).

Namun, kata dia, karena keter­ba­tasan terminal penerima (re­ceiving terminal) yang hanya ter­dapat di lepas pantai utara Ja­kar­ta, maka produksi LNG yang tak mampu diserap terpaksa di­kirim ke pasar spot untuk meng­hindari potensi kehilangan yang lebih be­sar. Jika dibiarkan akan ber­dampak pada penutupan sumur.

Misalnya, kebutuhan LNG un­tuk domestik tahun ini yang su­dah terpenuhi adalah untuk pab­rik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda sebesar 8 kargo dan PT Nu­santara Regas yang mengelola Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Teluk Jakarta.

Secara keseluruhan, menurut Rinto, alokasi gas untuk domestik saat ini terus mengalami pening­katan sejak tahun 2003 yang ha­nya sebesar 2,38 triliun kaki ku­bik, melonjak menjadi 20,52 triliun kaki kubik pada 2011.

Peningkatan terbesar adalah un­tuk alokasi industri dari hanya 0,1 triliun kaki kubik pada tahun 2003, meningkat tajam menjadi 10,18 triliun kaki kubik pada 2011. Sementara alokasi untuk kelis­trikan yang pada 2003 hanya 1,18 triliun kaki kubik, pada 2011 telah mencapai 7,01 triliun kaki kubik.

Saat ini terdapat sejumlah pro­yek gas yang memiliki potensi produksi cukup besar, namun jika tidak ada infrastruktur yang di­siapkan sesegera mungkin un­tuk menerima gas tersebut di do­mestik, maka komitmen BP Mi­gas untuk memenuhi kebutu­­han gas do­mestik menjadi ter­kendala.

Bahkan, kata dia, kebijakan Menteri Jero Wacik yang mem­berikan jatah 40 persen untuk domestik dari Lapangan Tangguh train 3 akan sulit dikirim jika ti­dak ada infrastruktur. Apa­lagi pengembangan infa­struk­tur gas dalam negeri tidak berjalan se­suai harapan. [Harian Rakyat Merdeka]