Aptisi Ragukan Proyek 20 Akademi Komunitas

Proyek Kementerian Pen­di­dikan dan Kebudayaan (Ke­men­dikbud) yang menelan bia­ya se­kitar Rp 50 miliar ini, se­baiknya dikaji lagi karena be­lum ada riset mendalam yang dilakukan di se­jumlah daerah mengenai hal ter­sebut.

Aptisi juga mem­per­ta­nya­kan alasan penunjukan Kabupa­ten Pa­citan menjadi AK percon­to­han perta­ma pada 9 September depan.

Program AK ter­sebut dikhawa­tirkan hanya dijadikan ajang men­cari proyek di dunia pen­di­dikan, seolah-olah sis­tem pen­didikan nasional ber­jalan baik.

Ketua Umum Aptisi Edy Su­andi Hamid menganggap, konsep AK tidak jelas, karena belum ada riset mendalam yang dilakukan pemerintah dan dae­rah yang akan dijadikan pilot project untuk tahap pertama.

“Harusnya ada riset lebih dulu apa yang menjadi kebutuhan pen­didikan di Indonesia. Sete­lah itu baru tetapkan daerah ma­na yang akan menjadi uji coba dari kon­sep ini. Apalagi prog­ram AK un­tuk mencetak lulusan yang siap kerja,” ujar Suandi saat dihu­bu­ngi Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, perlu dibahas kembali sejauh mana infrastruk­tur yang disiapkan pe­merintah dalam merealisasikan konsep AK. Pasalnya, tidak mudah me­nerapkan AK, karena konsep ini harus didukung de­ngan tenaga pengajar dan sum­ber daya ma­nusia yang ber­ku­alitas serta ma­najemen yang transparan.

“Jangan sampai saat imple­mentasinya tidak menghasilkan apa-apa. Konsep itu harus jelas dulu, sehingga dibutuhkan riset mendalam di setiap daerah,” terangnya.

Dikatakannya, kehadiran AK akan menjadi pilihan masyara­kat da­lam melanjutkan  pendi­dikan tinggi serta tidak ada lagi dis­kriminasi terhadap lulusan  lem­baga pendidikan lainnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aptisi Suyatno mengatakan, ke­beradaan AK  justru dapat me­ngancam eksistensi perguruan tinggi swasta (PTS). Ia khawatir, PTS akan kekurangan pemi­nat karena calon mahasiswa  ber­belok memilih AK.

“Calon mahasiswa tentu lebih tertarik pada AK karena waktu belajar yang lebih singkat dan praktis. Dalam satu atau dua ta­hun saja, mahasiswanya sudah bisa meraih gelar Diploma Satu (D1) atau D2, “ katanya.

Guru Besar Emeritus Uni­ver­sitas Negeri Jakarta Har Tilaar justru menilai, konsep AK akan membuat rancu institusi pen­di­dikan yang sudah ada.

“Konsep AK tidak ada diatur dalam Un­dang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan konsep ini belum tepat diterapkan saat ini di In­donesia,” tegas Har.

Menurut Anggota Komisi X DPR bidang Pendidikan Raihan Iskandar,  program AK akan mem­buka peluang seluas-luas­nya kepada masyarakat untuk me­lanjutkan pendidikan tinggi. Kon­sep AK ini dianggap se­bagai pe­ngembangan dari jalur pen­di­dikan vokasi.

“Program ini hanya akses pe­merataan agar masyarakat dapat memiliki peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pen­didikan tinggi,” jelasnya.

Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan (Mendikbud) Mu­ha­mmad Nuh mengatakan, AK ada­lah bagian dari amanat Un­dang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang bertujuan pe­nguatan pendidikan vokasi dan men­dong­krak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.

“Nantinya masing-masing ma­­hasiswa yang selesai me­nempuh program pendidikan ini akan mendapat gelar setara de­ngan D1 atau D2,” kata Nuh.

Ke-20  akademi negeri ini, kata Nuh, akan menjadi per­con­tohan atau model bagi AK swas­ta yang didirikan oleh ma­sya­rakat. Untuk AK negeri per­tama, rencananya akan didirikan di kampung ha­laman Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur, pada  9 September.

Bekas Menkominfo ini mem­perkirakan, untuk pendirian AK membutuhkan biaya sekitar Rp 50 miliar. Dana ini akan difo­kuskan pada bidang otomotif, pertanian, teknologi informasi, dan perhotelan.

“AK negeri ini akan kita diri­kan sebagai model. Anggaran pendiriannya juga berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuh­an,” ujar Nuh.

Selain Kabupaten Pacitan, Ka­bupaten/kota yang akan men­jadi lokasi pendirian AK negeri  ada­lah Kabupaten Kerom, Kabu­paten Ponorogo, Kabupaten Mu­ko-muko, Kota Blitar, Ka­bu­paten Temanggung, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Su­me­nep, Ka­bupaten Lampung Te­ngah, Kabu­paten Situ Bondo, Kabupaten Rejong Lebong, Ka­bu­paten Sum­bawa, Kabupaten Si­doarjo, Ka­bupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, Kabu­paten Kolaka, Kabupaten Tanah Datar, Kota Mataram, Kota Prabu Mulih, dan Kabupaten Tuban. [Harian Rakyat Merdeka]