Strategi Swasembada Pangan Belum Terbukti Khasiatnya

Wakil Ketua Komisi IV DPR Fir­man Soebagyo meragukan tercapainya rencana pemerintah mengenai swasembada pangan pada 2014.  “Pemerintah harus me­ng­ubah strategi jika ingin me­wujudkan swasembada pangan ka­rena strategi yang ada saat ini be­lum terbukti khasiatnya,” katanya.

Politisi Golkar ini menjelas­kan, setidaknya ada lima hal yang ha­rus dilakukan pemerintah. Per­tama, Kementerian Pertanian harus mempunyai data yang valid tentang ketersediaan lahan. Kedua, harus dilihat kondisi lahan dari tingkat kesuburannya.

Ketiga, petani diberikan duku­ngan sistem. Keempat, kebija­kan lintas sektor harus saling men­du­kung. Kelima, harus ada sektor yang mendukung lancar­nya pro­gram swasembada yakni infrastruktur.

Hal itu menjadi penting karena dari kebutuhan pangan nasional sebesar 35 juta ton, 55 persen di­sangga dari Pulau Jawa. Di­sam­ping itu, pemerintah harus tegas menindak aparat yang melakukan konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menurut Firman, kunci terca­painya swasembada pangan ada­lah ketersediaan lahan. Selain itu juga ada aspek pembiayaan pe­tani dan regulasi sehingga petani dapat kemudahan untuk akses pembiayaan.

Pengamat pertanian Ahmad Yakub menambahkan, swasem­bada pangan sudah berlangsung sejak lama dari tahun 1996. Adapun konsep ketahanan pa­ngan tersebut  intinya menyuplai ber­bagai komoditas di pasaran dengan berbagai mekanisme.

Namun, pemerintah terjebak cara praktis dan berbahaya de­ngan seringnya melakukan im­por. Akibatnya, strategi peme­rin­tah mencari harga internasional yang murah untuk diimportasi bu­kan mengedepankan strategi pem­bangunan pertanian di pedesaan.

“Infrastruktur di pedesaan banyak yang rusak, lahan perta­nian pangan terus berkurang. Pa­dahal itu sangat penting buat petani,” cetusnya.

Sebab itu Yakub menyarankan pemerintah mempunyai strategi perluasan lahan, juga konservasi lahan yang sudah ada. Dikha­wa­tirkan, situasi rawan lahan akan terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, dalam setiap tahun terjadi kon­versi lahan pertanian sekitar 100 ribu hektar. Mirisnya, pemerintah hanya bisa menyediakan lahan baru sebanyak 40 ribu hektar se­tiap tahunnya.

Selain itu, petani juga mem­butuhkan kepastian harga dari pemerintah. Yang terjadi selama ini, pemerintah tidak bisa men­jamin kepastian harga beras, ke­delai, bawang merah atau ja­minan tersedianya pupuk tepat wak­tu saat produksi. Ini hal tek­nis yang terus terjadi setiap tahun tanpa adanya perubahan.

“Padahal pertanian merupa­kan sektor lapangan kerja untuk pedesaan. Mengurangi urbani­sa­si, mengurangi orang yang la­par dan memberikan kepastian harapan hidup di desa,” tukasnya. [Harian Rakyat Merdeka]