Nggak Libatkan PU, Kemenpera Garap Sendiri Rusunawa Ciliwung

Kemenpera siap mem­bangun 12 tower dari 44 to­wer rusunawa yang direncana­kan. “Tak ada koordinasi dengan Cipta Karya PU, tetapi tetap me­ngacu pada Peraturan Menteri Ke­men­terian PU Nomor 5 tahun 2007 soal Pe­doman Teknis Pem­ba­ngunan Rumah Susun Seder­hana Ber­tingkat Tinggi,” kata De­puti Bi­dang Perumahan Formal Ke­menpera Pangihutan Mar­paung, di Jakarta, Selasa (24/7).

Menurut Marpaung, Kemen­pera optimistis, rusu­nawa Cili­wung akan rampung seluruhnya tahun 2014. Dikatakan, saat ini sudah tersedia lahan 7 hektar (ha) dari total lahan 20 hektar yang dibutuhkan dan siap untuk mem­bangun 12 tower lebih dulu.

Sebelum dibangun, katanya, Ke­menpera harus berkoordinasi lebih dulu dengan Pemerintah Daerah DKI. “Kemenpera ma­sih menunggu persetujuan dari Pe­me­rintah Daerah DKI (Pem­da) un­­tuk mendapat Izin Mendi­rikan Ba­ngunan (IMB),” kata Paul, sa­paan Marpaung.

Terkait anggaran proyeknya, 12 tower tersebut akan meng­gu­nakan dana yang telah dialo­ka­sikan pemerintah sebesar Rp 600 miliar. Sisanya akan diba­ngun tahun 2013 dan 2014, Ke­men­pera masih menunggu Kepu­tusan Ke­menterian Keuangan (Kemen­keu) untuk mengeluarkan dana yang harus dianggarkan.

“Tidak semua tower terdiri 30 lantai. Hanya dua tower saja yang punya 30 lantai. Sisanya, 15-24 lantai,” jelasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU Budiono Yu­wono me­nya­takan, sampai saat ini Kementerian PU sa­ma sekali belum dilibatkan dalam proyek rusunawa Cili­wung itu.

“Cipta Karya belum diajak bi­cara m­a­salah detail proyek itu, apalagi pernyataan resmi PU be­lum ada soal desain rusun seting­gi itu,” jelas Budiono kepada Rakyat Merdeka, Selasa (24/7).

Menurut dia, belum ada ke­pas­­tian apakah rusunawa terse­but benar akan dibangun setinggi 30 lantai atau tidak, lantaran ma­sih banyak hal yang perlu dibi­ca­­ra­kan. Padahal, nantinya tiap lan­tai rusun terkait dengan sa­sa­ran calon penghuni, terutama soal kemampuan ekonomi, ting­kat sosial hingga kebiasaan hidup.

“Semua itu bermuara kepada kemampuan penghuni untuk pemeliharaan gedung dan ada kajian yang komprehensif me­ngenai rencana Kemenpera ter­sebut,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi mengatakan, Kemen­pera seharusnya tidak bisa me­ngambil alih semua proyek ru­sunawa Ciliwung. Kemen PU mesti dilibatkan.

“Masalah desain bangunan kan bukan urusannya Kemenpera, tapi Cipta Karya PU yang lebih mengerti terutama di wilayah kumuh Ciliwung. Selain itu, bukan hanya PU yang mesti dilibatkan, tetapi lembaga terkait seperti Kemenkeu dan Dinas Sosial juga turut dilibatkan,” kata Mulyadi.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengimbau agar masalah dana menjadi perhatian Ke­men­pera. “Bagaimana mau ba­ngun gedung 30 lantai, dananya saja tidak men­cukupi. Ang­garan ha­nya Rp 600 miliar, apa Ke­men­keu mau me­nge­luarkan bia­ya peme­li­haraan dan perawatan tiap tah­un­nya, ini kan harus di­pikir­kan,” ujarnya.

DPR, menurut Mulyadi, akan terus mengawasi, termasuk meng­ko­ordinasikan antar stake­holder yang akan menangani proyek rusun Cili­wung yang kini diambil alih Kemenpera. [Harian Rakyat Merdeka]