Mau Bangun Kilang, Pemerintah Kambinghitamkan Subsidi BBM

“Kita tidak bisa membangun kilang dengan biaya sendiri ka­rena mahal,” ujar Wakil Menteri Ener­gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, untuk mem­ba­ngun kilang baru dibutuhkan in­ves­tasi Rp 100 triliun. Namun, yang terjadi saat ini anggaran ba­nyak terserap untuk memenuhi subsidi energi. Bahkan, dengan anggaran sub­si­di energi (listrik dan BBM) saat ini sudah men­capai di atas Rp 200 tri­liun.

Menurutnya, jika pe­me­rintah berani mencabut subsidi yang besar itu, maka pem­ba­ngu­nan ki­lang bukan hal yang sulit. “De­ngan anggaran sebesar itu, kita bisa bangun dua kilang seka­li­gus,” katanya.

Tapi, Rudi mengatakan, peme­rintah saat ini belum berani untuk men­cabut beban itu, sehingga ang­garan negara habis untuk mensubsidi sektor tersebut.

Terkait kerja sama PT Perta­mina dengan Kuwait Petroleum Inter­national Company (KPIC) dan Saudi Aramco Asia Company Li­mited (SAAC) untuk pem­ba­ngunan kilang Balongan, Jawa Ba­rat dan Tuban, Jawa Timur, dia men­dukungnya.

“Selama subsidi masih besar, pem­bangunan kilang perlu kerja sama dengan swasta,” katanya.

Namun, terkait banyaknya per­mintaan insentif dari para in­ves­­tor tersebut, Rudi menyerah­kan se­­penuhnya kepada pemerintah.

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengatakan, pem­bangunan kilang tidaklah mu­­rah dan perlu investasi besar. Saat ini pemerintah masih meng­kaji permintaan insentif dari dua in­vestor tersebut.

Dia juga meminta pemerintah me­ngusahakan dulu permintaan in­sentif dari dua perusahaan ter­sebut. “Usahain, jangan bilang su­sah dulu. Apalagi studinya baru se­lesai Agustus. Seharusnya me­nunggu itu dulu,” tandasnya.

Wakil Direktur ReforMiner In­stitute Komaidi Notonegoro me­nyayangkan ada perbedaan sikap di antara jajaran pemerintah da­lam membangun kilang minyak. “Belum lama kita mendengar ka­tanya pemerintah mau bangun ki­lang sendiri. Sekarang justru di­bilang tidak bisa,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa opsi dalam membangun kilang di da­lam negeri. Misalnya, bekerja sa­ma dengan swasta atau mem­ba­ngun­nya dengan biaya sendiri.

Selain itu, kata dia, harus ada ko­mitmen kuat dari pemerintah un­tuk membangun kilang. Apa­lagi, Indonesia sudah lama tidak membangun kilang. Jadi, saat ini jangan saling menyalahkan, apa­lagi terus mengkam­binghi­tam­kan anggaran subsidi BBM.

“Kilang yang ada sekarang hanya mampu memproduksi 700-800 ribu barel. Padahal, ke­bu­tuhan dalam negeri 1,3 juta barel per hari, karena itu tidak aneh jika impor BBM kita ting­gi,” katanya.

Untuk diketahui, Dirjen Migas ESDM Evita H Legowo menga­takan, pemerintah akan mem­ba­ngun kilang sendiri dengan meng­gunakan dana dari APBN.

“Cukup lama kami tunggu nggak jadi-jadi. Yang jelas se­karang pemerintah berniat mem­bangun kilang,” kata Evita

Menurut Evita, pembangunan kilang ini telah disetujui  Menteri Keuangan. Dalam APBN 2013, pemerintah telah memasukkan anggaran pembangunan sebesar Rp 1 triliun untuk studi kela­ya­kan. Stu­di ini untuk mencari lo­kasi ter­baik dan menentukan pa­sokan minyak mentah. Pem­ba­ngunan kilang ini di­ha­rapkan dapat dimulai pada 2015 dan se­lesai pada 2019.  [Harian Rakyat Merdeka]