Permen ESDM Nomor 7 Makan Korban, Ribuan Buruh Di-PHK

Untuk diketahui, Permen ESDM Nomor 7 dan 11 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui pengo­lahan dan pemurnian mineral diberlakukan sejak 16 Mei lalu.

“Banyak buruh tambang ber­unjuk rasa akibat Permen tersebut yang berdampak pada kelangsu­ngan hidup mereka. Tapi peme­rintah justru menanggapinya adem ayem,” kata anggota Ko­misi IX DPR Poempida Hidayatulloh.

Menurutnya, sikap itu mem­per­lihatkan pemerintah tidak sen­­sitif mendengarkan aspirasi rak­yat. Padahal, Presiden SBY per­nah mengamanahkan bahwa na­sib buruh harus diperhatikan.

“Kalaupun pengusahanya yang salah, kenapa nggak ada reward and punishment yang di­ke­luarkan pemerintah. Karena itu, kami akan membawa masalah ini ke pa­ripurna berikutnya,” ucap Politisi Partai Golkar itu.

Poempida menekankan, kasus itu menjadi penting dibahas lan­taran menyangkut nasib pe­kerja yang belakangan banyak di­pecat pasca diberlakukannya Per­men tersebut. Ini artinya, situasi ne­gara masih dalam keadaan ex­traor­dinary yang memerlukan per­hatian khusus dari para pem­buat kebijakan, yaitu pemerintah.

Dia berharap, pemerintah le­bih peka mengantisipasi berba­gai ma­cam isu yang berpotensi men­jadi gejolak sosial dan ke­resahan di masyarakat.

“Suatu ke­bijakan yang salah memang tidak dapat dipidanakan. Tapi kebijakan yang menyebab­kan kesengsaraan bagi masyara­kat akan berdampak pada suatu pe­nga­dilan rakyat yang tak ter­kendali,” warning Poempida.

Pekerja tambang yang terga­bung dalam Solidaritas Pekerja Tam­bang Nasional (Spar­tan) berdemo di Kantor Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Selasa (17/7). Massa berorasi dan meminta dike­luar­kannya rekomendasi tertulis un­tuk mendukung penye­lesaian tuntutan para pekerja yang di-PHK akibat terbitnya 3 peraturan yang dikeluarkan pe­merintah, yakni Permen ESDM No.7 dan 11 tahun 2012, serta Permenkeu No.75 soal bea eks­por 20 persen.

Tercatat sekitar 1.000 pekerja tambang di-PHK akibat ketiga Permen tersebut. Mereka me­minta pemerintah agar tidak ha­nya membuat peraturan, tapi juga bertanggung jawab atas se­mua dampak dari peraturan yang dibuat.

Wakil Menteri (Wamen) ESDM Rudi Rubiandini mene­kan­kan, pihaknya akan tetap memberlakukan Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 meski banyak pe­kerja tambang yang di-PHK.

“Peraturan itu tujuannya untuk mem­benahi regulasi yang ada saat ini. Selama ini banyak in­dustri pertambangan tidak se­imbang dengan pemasukan yang diterima negara begitu kecil,” kata Rudi kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Menurut dia, perusahaan tam­bang adalah perusak lingkungan. Supaya kerusakan lingkungan itu bisa di-stop, harus ada rencana, pengelolaan lingkungan dan re­bo­siasi. “Mereka (perusahaan) ju­ga harus dapat membuktikan ka­lau mereka bayar pajak,” imbuhnya.

Itu sebabnya, jika perusahaan tersebut tidak mengikuti aturan yang berlaku dan kemudian mun­cul efek seperti PHK dan lainnya, jangan pemerintah yang disa­lahkan. “Kalau soal buruh kan ada serikat buruh, ada juga Ke­menterian Tenaga Kerja,” tukas Rudi.

Jadi, lanjut Rudi, peme­rin­tah tidak bisa mencabut un­dang-un­dang ataupun peraturan kalau dampak yang ditimbulkan itu adalah PHK.

“Nggak bisa cu­ma gara-gara ada small problem lalu peraturan itu dicabut. Gimana PHK itu nggak terjadi, wong pe­rusahaan yang ber­ope­rasi itu ti­dak layak di­operasikan karena tidak memiliki surat kela­yakan jalan,” tegasnya.

“Nah, kalau perusahaan itu me­lakukan PHK, itu mem­buktikan perusahaan terse­but kacau dan tidak ber­tanggung­jawab. Jadi, bukan pemerintah yang patut di­salahkan. Apalagi, perusahaan-perusahaan tersebut meminta izinnya ke pemerintah daerah,” cetusnya.  [Harian Rakyat Merdeka]