Duh... Proyek 1.000 Tower Rusunami Kok Mandek

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Trang­handa menilai, proyek rusunawa maupun rusunami bisa dikatakan  proyek gagal. Menurut dia, pro­gres proyek tersebut dinilai lambat. Bahkan, program 1.000 tower Rusunami yang meng­gandeng pengembang swasta justru menghadapi banyak ken­dala, terutama kesiapan dari peme­rintah daerah setempat.

Untuk itu, kata dia, Peme­rintah daerah (Pemda) mesti  memberi ke­mudahan di bidang perizinan, retribusi dan ban­tuan in­fra­struk­trur yang mema­dai guna mem­percepat pelak­sanaan pro­gram ini.

Diakui, ketidaksesuaian ke­bijakan pemerintah pusat dan daerah membuat pe­ngem­bang menjadi bingung. Alhasil, pro­yek rusunami yang semula diper­untukkan bagi masyarakat ber­penghasilan rendah (MBR) se­harga Rp 144 juta malah mem­bidik pangsa pasar mene­ngah ke atas.

Apalagi, menurut Ali, program hunian vertikal sewa seharusnya segera dilaksanakan, mengingat tingkat kebutuhan lebih tinggi dibandingkan Rusunami. Pe­merintah seharusnya lebih mem­fokuskan diri untuk penyediaan hunian vertikal sewa. Pasalnya, daya beli masyarakat semakin ber­kurang membeli rumah hunian.

Yang menjadi masalah, ka­ta­nya, dana pemerintah untuk membangun hunian ver­tikal sangat terbatas. Jadi, perlu aturan yang meng­haruskan pengembang mem­beri subsidi dalam pemba­ngunan rumah susun untuk MBR tanpa harus merugi.

”Kontribusi pengembang apar­temen menengah atas untuk mem­bangun rusunami subsidi harus digalakkan untuk meng­hindari kesenjangan sosial ma­syarakat perkotaan,” katanya di Jakarta, Selasa (17/4).

Apalagi, lanjutnya, dukungan Pemda hingga saat ini belum maksimal. Pasalnya, masalah zonasi pembangunan, retribusi serta dukungan infrastruktur menjadi kewenangan Pemda setempat.  Menanggapi hal ter­sebut, Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Pangihutan Marpaung mengemukakan,  pro­gram pembangunan Rusunami 1.000 tower baru tercapai 138 tower atau sekitar 10 persen.    

Ia menambahkan, masalah perizinan dari Pemda dalam program 1.000 tower pemerintah sangat penting. Karena, pe­ngem­bang butuh kepastian hukum lahan dan zonasi untuk pe­rumahan apabila mereka ingin membangun hunian vertikal tersebut.

Ia mengingatkan, Pemda agar tidak lagi mengulangi penye­gelan bangunan Rusunami yang sudah dilaksanakan peman­cangan tiang pertama dan diha­diri pejabat pemerintah. Padahal, tujuan pembangunan proyek Ru­sunami untuk membantu ma­syarakat berpenghasilan ren­dah  agar dapat menghuni rumah layak huni.

”Pemda perlu memastikan perizinan serta zonasinya. Jangan sampai beberapa bulan setelah pemancangan tiang Rusunami malah disegel,” cetusnya saat So­sialisasi Undang-Undang No­mor 20 Tahun 2011 tentang Ru­mah Susun.

Sebelumnya, banyak yang menilai Rusunami hingga kini belum mendapat kepastian, apa­kah akan terus dilanjutkan se­bagaimana yang diinginkan Ke­menpera. [Harian Rakyat Merdeka]