Menteri Perhubungan EE Ma­ngindaan mengatakan, salah satu yang ditempuh oleh pe­merintah untuk merea­li­sasikan kebijakan itu adalah de­ngan penggunaan konverter kit pada angkutan umum yang akan dilakukan Juni atau Juli 2012.

Mangindaan juga menga­taan, saat ini sedang mela­kukan pembangunan infra­struk­tur stasiun pengisian ba­han bakar gas (SPBG). Pa­salnya, pelaksanaan konversi itu baru bisa berjalan jika in­frastrukturnya seperti SPBG sudah siap semua.

Karena itu, pemerintah terus mengebut pembangunan infra­struk­tur di berbagai daerah untuk mendukung konversi dari BBM kepada gas.

Menurut politisi asal Partai Demokrat itu, jangan sampai kendaraan penggunan gas kesulitan mengisi gasnya jika keluar kota.

“Jangan sampai di sini pakai kon­verter di sana tidak ada SPBG-nya. Itu harus kita siner­gikan semua, pada dasarnya Pertamina siap,” pungkasnya.

Direktur Utama Pertamina Gas Gunung Sardjono Hadi mengaku kesulitan untuk mem­bangun infrastruktur BBG terutama untuk pembangunan stasiun induk (mother station) dan stasiun cabang (daughter station). Kendala utamanya adalah masalah perizinan.

Menurut dia, pembangunan kedua stasiun itu butuh lokasi yang strategis atau ditengah kota. Karena itu, pem­ba­ngu­nan­nya harus seizin Pe­me­rintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak menabrak aturan ruang hijau.

Selain itu, untuk merangsang pembangunan infrastruktur gas, harga gas juga harus dinaikkan menjadi Rp 4.100 dari sebelumnya Rp 3.100.

Kepala Badan Standar­di­sasi Nasional (BSN) Bam­bang Se­tiadi mengatakan, pi­hak­nya hingga saat ini belum membuat Standar Nasional Indo­nesia (SNI) untuk konverter kit.

Bambang mengatakan, pi­hak­nya baru menerima surat per­mintaan pembuatan SNI untuk konverter kit dari Kementerian Perindustrian sebulan lalu. “Buat SNI-nya bisa cepat karena su­dah ada standar inter­na­sional, tinggal berpatokan dengan itu saja,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]