Dalam hukum Indonesia, makar mengancam keamanan negara, termasuk upaya menyerang Presiden dan/atau Wakil Presiden hingga menggulingkan pemerintahan yang sah. Ketentuan mengenai tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Apa Itu Makar?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar dalam konteks politik diartikan sebagai perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Sementara itu, secara hukum, pengertian makar diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Mengutip laman resmi JDIH Mahkamah Agung, pasal tersebut menyebutkan:
"Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut."
Dengan demikian, makar tidak hanya berkaitan dengan adanya niat untuk melakukan serangan, tetapi juga harus disertai persiapan untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Ketentuan mengenai tindak pidana makar diatur lebih lanjut dalam Pasal 191 hingga Pasal 196 KUHP Nasional. KUHP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menggantikan ketentuan KUHP lama.
Bentuk tindak pidana makar dibedakan berdasarkan tujuan dan sasaran perbuatannya. Misalnya, makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki ketentuan berbeda dengan makar yang bertujuan memisahkan wilayah Indonesia atau menggulingkan pemerintahan.
Karena itu, tidak setiap tindakan yang melanggar hukum atau mengancam keamanan kepala negara secara otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Penilaiannya harus mengacu pada unsur dan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP.
Bentuk Makar dan Ancaman Hukumannya
KUHP Nasional mengatur sejumlah bentuk tindak pidana makar beserta ancaman hukumannya. Berikut rincian ketentuan yang berkaitan dengan makar dan pemberontakan.
1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 191 KUHP. Ketentuan ini mencakup perbuatan yang dilakukan dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
2. Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Makar terhadap keutuhan wilayah NKRI diatur dalam Pasal 192 KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan yang bertujuan membuat seluruh atau sebagian wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan asing atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ancaman hukumannya berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
3. Makar dengan Maksud Menggulingkan Pemerintah
Pasal 193 KUHP mengatur tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah. Ancaman pidananya dibedakan berdasarkan peran pelaku. Orang yang melakukan makar dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 tahun.
Sementara itu, pemimpin atau pengatur makar diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Pemberontakan Bersenjata
Selain makar, KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana pemberontakan. Ketentuan ini mencakup perbuatan melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata maupun bergabung dengan kelompok bersenjata yang bertujuan melawan pemerintah.
Pelaku pemberontakan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun pemimpin atau pengatur pemberontakan dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
5. Permufakatan Jahat dan Persiapan Makar
KUHP juga mengatur mengenai permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan makar maupun pemberontakan. Ketentuan pidana tersebut disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Berdasarkan ketentuan yang telah disesuaikan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 dapat dikenai pidana. Sementara itu, permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan pemberontakan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 juga dapat dipidana.
Meski demikian, persiapan perubahan ketatanegaraan yang dilakukan secara konstitusional tidak dapat dipidana.
BERITA TERKAIT: