Pramono mengatakan, Pemprov DKI membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp7,5 triliun untuk membiayai sejumlah program pembangunan tahun depan. Kebutuhan tersebut disepakati akan dipenuhi melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3 triliun dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,5 triliun.
Menurutnya, kondisi keuangan Jakarta masih cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut. Ia juga memahami pertimbangan pemerintah pusat yang belum menyetujui penerbitan obligasi daerah lantaran khawatir kebijakan itu diikuti daerah lain yang belum memiliki kemampuan fiskal memadai.
"Maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya," ujar Pramono, Selasa, 17 November 2026.
Ia pun mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta.
Sementara itu, Mendagri Tito menambahkan, penolakan penerbitan obligasi daerah didasari kekhawatiran terhadap kemampuan fiskal sejumlah daerah yang berpotensi mengikuti kebijakan tersebut tanpa memiliki kapasitas untuk membayar kewajibannya.
"Kalau untuk Jakarta, mungkin memiliki kemampuan membayar. Tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut, yang tidak punya kemampuan bayar. Kami punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah dan hanya tergantung ke pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU)," tuturnya.
Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui PT SMI dan pemenuhan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH). Bahkan, pembayaran pinjaman kepada PT SMI diusulkan dapat dilakukan melalui pemotongan DBH yang masih menjadi kewajiban pemerintah pusat kepada Jakarta.
Tito juga mengapresiasi rencana pembangunan Jakarta, mulai dari pembangunan rumah sakit, perluasan jaringan LRT, penanggulangan banjir hingga penanganan kemacetan. Ia memastikan, pihaknya segera menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan pencairan pinjaman dari PT SMI.
"Setelah saya mendengar paparan beliau (Gubernur), kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera," tandasnya.
BERITA TERKAIT: