Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, penerapan sanksi harus mempertimbangkan proporsionalitas dan tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat maupun pelaksanaan pelayanan publik.
"Pemerintah memandang bahwa pengaturan sanksi harus disusun secara proporsional, konsisten, dan memiliki hubungan yang jelas dengan kewajiban maupun larangan yang diatur dalam RUU yang sudah disampaikan oleh DPR," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menurut dia, pengenaan sanksi yang berlebihan justru berpotensi menghambat masyarakat dalam memenuhi haknya.
"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," sambungnya.
Tito mengatakan, kepemilikan IKD masih perlu ditingkatkan secara bertahap. Karena itu, pemerintah menilai pengenaan denda bagi warga yang belum membawa identitas digital belum tepat diterapkan dalam kondisi saat ini.
"Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif terhadap penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD, karena ini masih berproses. Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah 11 persen, tadi baru 11 persen. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap," paparnya.
Ia juga menilai kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani masyarakat dan bertentangan dengan prinsip layanan inklusif.
"Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif," tandasnya.
Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan IKD, pemerintah menilai sosialisasi dan kemudahan akses perlu menjadi prioritas, disertai penguatan layanan verifikasi identitas.
BERITA TERKAIT: