Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Mendagri Usul Hapus Denda Warga Tak Bawa KTP, Ini Alasannya

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-alifia-suryadi-1'>SARAH ALIFIA SURYADI</a>
LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI
  • Senin, 16 November 2026, 15:59 WIB
Mendagri Usul Hapus Denda Warga Tak Bawa KTP, Ini Alasannya
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua dari kanan) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Kecil Besar
rmol news logo Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Usulan ini mempertimbangkan kepemilikan IKD yang masih rendah, yakni baru 11 persen.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, penerapan sanksi harus mempertimbangkan proporsionalitas dan tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat maupun pelaksanaan pelayanan publik.

"Pemerintah memandang bahwa pengaturan sanksi harus disusun secara proporsional, konsisten, dan memiliki hubungan yang jelas dengan kewajiban maupun larangan yang diatur dalam RUU yang sudah disampaikan oleh DPR," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. 

Menurut dia, pengenaan sanksi yang berlebihan justru berpotensi menghambat masyarakat dalam memenuhi haknya.

"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," sambungnya.

Tito mengatakan, kepemilikan IKD masih perlu ditingkatkan secara bertahap. Karena itu, pemerintah menilai pengenaan denda bagi warga yang belum membawa identitas digital belum tepat diterapkan dalam kondisi saat ini.

"Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif terhadap penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD, karena ini masih berproses. Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah 11 persen, tadi baru 11 persen. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap," paparnya.

Ia juga menilai kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani masyarakat dan bertentangan dengan prinsip layanan inklusif.

"Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif," tandasnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan IKD, pemerintah menilai sosialisasi dan kemudahan akses perlu menjadi prioritas, disertai penguatan layanan verifikasi identitas. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA