Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa, berbagai ketentuan pengaman telah dimasukkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan.
"Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini, bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025. Ya, RDPU pertama kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini," kata Habiburokhman saat jumpa pers usai pengesahan pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Turut mendampingi Habiburokhman saat jumpa pers, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, Dede Indra Permana.
Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi masyarakat secara intensif melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). Bahkan, rapat bersama masyarakat digelar hampir setiap pekan, termasuk ketika DPR memasuki masa reses.
"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi apa namanya kita menyalurkan aspirasi masyarakat," ujarnya.
Habiburokhman juga menyoroti substansi baru dalam RUU tersebut yang memberikan peluang pengembalian kerugian secara langsung kepada korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Legislator Gerindra itu menjelaskan, selama ini pengembalian kerugian korban kerap tidak diterima secara langsung karena aset hasil tindak pidana terlebih dahulu diserahkan kepada negara atau bahkan tidak sampai kepada korban.
Melalui pengaturan dalam RUU Perampasan Aset, aset milik pelaku tindak pidana yang telah dirampas dan dijual dapat dimanfaatkan untuk memberikan ganti kerugian kepada para korban.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," jelasnya.
Di hadapan Dasco, Habiburokhman juga menegaskan bahwa Komisi III DPR telah berupaya mengantisipasi potensi penyalahgunaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset sebagai alat kekuasaan yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak.
“Hal-lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” tegas Waketum Gerindra ini.
Lebih jauh, terkait jadwal pengesahan tingkat II atau paripurna, Habiburokhman menyebut RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat. Namun, ia tak membeberkan kapan waktu persis pelaksanaannya.
"Ya, kapan tanggalnya kita masih nunggu tapi yang jelas terdekat, yang jelas terdekat," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: