Puan menegaskan, percepatan pembahasan bukan karena desakan atau proses yang terburu-buru. RUU tersebut telah diperjuangkan selama 18 tahun dan dinilai mendesak untuk segera diselesaikan.
"Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru. Karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," kata Puan saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Legislator PDIP itu menjelaskan, proses pembahasan RUU tersebut telah melibatkan partisipasi publik melalui 87 kali meaningful participation. Selain itu, DPR juga melakukan kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan (dapil).
Menurut Puan, berbagai tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan lebih awal dari target.
"Jadi, alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut dan insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," pungkasnya.

BERITA TERKAIT: