DPR khirnya mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Setelah menunggu sejak 2008, selama 18 tahun, akhirnya negara punya senjata hukum untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan.
Delapan belas tahun, wak! Anak yang lahir ketika RUU ini mulai diperjuangkan sekarang sudah bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Sementara RUU-nya baru selesai menjalani masa pertumbuhan. Mungkin selama ini ia dititipkan di penitipan anak legislasi, lupa dijemput.
Tetapi ada kejadian yang membuat sejarah legislasi kita seperti film komedi. Pada 27 Agustus 2026, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Supriyono alias Botok, mendatangi Gedung DPR. Mereka menuntut RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian menyampaikan komitmen, paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan, ada dokumen tertulis. Jika gagal, pimpinan DPR menyatakan bersedia meletakkan jabatan pimpinan dan keanggotaan DPR.
Eh, 19 November sudah disahkan dalam rapat paripurna! Belum sampai Desember. Rupanya DPR bisa sprint juga. Selama ini rakyat mungkin mengira gedung parlemen hanya punya lift, ternyata ada tombol turbo.
Dalam pembahasannya, Panja menggarap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Terdiri dari 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Delapan fraksi di Komisi III menyetujui RUU dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II bersama pemerintah.
Sekarang bayangkan suasana di sebuah rumah mewah milik koruptor.
Istri bertanya, "Pa, mobil kita aman?"
Suami menjawab, "Aman, Ma. Selama belum ada pemeriksaan."
"Kalau vila?"
"Jangan dibicarakan. Nanti vila ikut mendengar."
"Kalau deposito?"
"Matikan Wi-Fi! Jangan sampai rekening kita punya mulut!"
Di tempat lain, setan sedang mengadakan rapat darurat. Kepala neraka membanting meja. "Bagaimana ini? Kalau harta hasil korupsi dirampas negara, penghuni baru kehilangan modal untuk menyewa kamar VIP di sini!"
Setan bagian keuangan langsung pingsan. Kalkulator neraka terbakar menghitung potensi kerugian. Bahkan iblis senior mengusulkan agar koruptor cukup dikirim ke ruang tunggu, jangan langsung masuk. Mereka takut neraka berubah menjadi kantor cabang BPK.
Tentu, perampasan aset bukan berarti negara boleh mengambil harta siapa saja sesuka hati. Harus ada proses hukum, pembuktian, pemeriksaan pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku juga harus mengikuti syarat ketat dalam undang-undang.
UU yang disetujui DPR juga masih harus melewati pengesahan dan pengundangan sesuai prosedur sebelum berlaku. Persoalan aset hasil korupsi masa lalu pun perlu dicermati berdasarkan ketentuan finalnya.
Rakyat tidak meminta keajaiban. Kami hanya ingin uang negara kembali. Sekolah tidak bocor, rumah sakit tidak megap-megap, jalan tidak menyerupai kawah bulan, dan pejabat tidak menganggap APBN sebagai mesin ATM keluarga.
Hei, koruptor! Tobatlah. Jangan menunggu rumah menjadi barang bukti, mobil menjadi inventaris, dan rekening menjadi fosil sejarah.
Selama ini kalian mungkin berhasil membuat rakyat kehilangan uang. Sekarang, bayangkan kalau negara berhasil menemukan kembali uang itu.
Neraka boleh panas. Tetapi melihat kekayaan hasil korupsi disita melalui proses hukum, itu mungkin lebih panas dari duduk di atas kompor tujuh tungku!
Rosadi JamaniAkademisi
BERITA TERKAIT: