Sekolah umum, madrasah, hingga sekolah luar biasa (SLB) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penerima program selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Program sekolah gratis merupakan instrumen mewujudkan keadilan pendidikan. Seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak pendidikan tanpa terbebani biaya.
“Termasuk mereka yang bersekolah di pesantren,” kata Baco, dikutip dari laman DPRD DKI, Jumat 20 November 2026.
Baco menegaskan, tidak ada sekolah yang secara khusus diistimewakan maupun dikecualikan berdasarkan jenis lembaga. Seluruh proses penentuan penerima bantuan harus berlangsung transparan dan adil.
“Intinya, program ini untuk keadilan pendidikan dan prosesnya juga harus adil,” kata Baco.
Meski begitu, Baco mengakui bahwa setiap sekolah tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengikuti program tersebut. Dengan demikian, bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai aturan.
Karena itu, ia meminta masyarakat memahami apabila terdapat sekolah yang belum lolos sebagai penerima program.
“Memang ada syarat dan ketentuan,” kata politisi Partai Golkar itu.
Di sisi lain, Baco menyambut positif rencana penambahan 100 sekolah swasta gratis pada 2027. Targetnya mencapai 206 sekolah.
Dari 100 sekolah tambahan, sebanyak 60 merupakan sekolah swasta, 20 madrasah, dan 20 SLB. Komposisi tersebut memperluas jangkauan bantuan.
BERITA TERKAIT: