Menurut Gus Falah, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Gus Falah dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.
Politikus PDIP itu mengatakan, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti sebatas norma konstitusi. Amanat tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh aktivitas pertambangan.
Ia menilai pendataan seluruh IUP dapat menjadi pijakan bagi Polri untuk memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, hingga menentukan prioritas penertiban.
Gus Falah juga mengaitkan langkah Kapolri tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara.
"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," pungkas Gus Falah.
BERITA TERKAIT: