“Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir saat dihubungi wartawan di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026.
Dengan begitu, Johnny menegaskan pihaknya bakal menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggota.
“Polri bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana,” tegasnya.
Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan sendiri jadi tersangka ke tujuh dalam kasus ini.
Iwan sempat menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sampai Maret 2025, lalu Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama pada BGN.
“Kami telah menetapkan satu orang tersangka lagi yaitu saudara LMI. Beliau menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sampai Maret 2025, dan saat ini menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama pada BGN,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi di Kejagung, Jakarta Selatan pada Kamis, 2 Juli 2026.
Lanjut dia, peran Iwan meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan untuk sarana melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga yang sudah ditentukan oleh Iwan.
Dari harga itu, Iwan mendapat fee agar menyetujui pendirian SPPG.
“Dalam harga tersebut sudah termasuk ada bagian (fee) untuk saudara LMI agar titik tersebut di-approve atau disetujui,” tandas Syarief.
Atas tindakan tersebut, Iwan dijerat Pasal 12 huruf A, B, dan E UU Tipikor jo. KUHP dan ditahan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Mabes Polri menghormati keputusan penetapan tersangka terhadap Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 
BERITA TERKAIT: