Pasca Pemilu: Kasak-kusuk Program Makan Gratis

Hak angket yang mulai disuarakan oleh pihak capres-cawapres 1 dan 3 pasca terlihat hasil quick count menunjukkan kedua pasangan tersebut memiliki persentase suara yang rendah.

Adapun pihak capres-cawapres 2 sibuk mempersiapkan penyambutan kemenangan mulai dari persiapan nama-nama calon kabinet, diskusi perancangan APBN hingga dimulainya uji coba program unggulan 2, yakni makan siang gratis.

Calon presiden dari kubu 2, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa timnya saat ini sudah melakukan uji coba makan siang gratis di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dirinya mengaku sudah memberikan makan siang gratis kepada 3.000 siswa. Hal tersebut diungkapkan saat pertemuan silaturahmi kebangsaan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Sabtu (2/3/2024).

Namun, hal ini menjadi perdebatan di tengah-tengah hiruk-pikuk pemilu yang masih belum genap menerbitkan hasil tuntas pemenangnya. Perhitungan suara terkait pemenang pilpres belum kunjung selesai.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) belum membuat pengumuman resmi menyudahi perhelatan suara pada pilpres 2024 ini. Sementara dari kubu 2, uji coba program makan siang gratis membuat gelombang kemarahan dari calon 1 dan 3.

Hal ini tentu saja tidak dapat terhindar, lantaran pembiaran dari pemerintah bahkan dukungan terhadap uji coba program ini disinyalir sebagai dukungan secara terbuka dari pemerintah terhadap satu pihak capres-cawapres, yakni kubu 2.

Tak hanya itu, Anies Baswedan Capres 1 menyebut bahwa kegiatan uji coba program makan siang gratis difasilitasi oleh negara, yang hal itu tentu saja melanggar etik. Tak tanggung-tanggung bahkan negara turut merapatkan program tersebut. Beliau mengungkapkan pada wawancara media, Minggu (3/3/2024).

Uji coba makan siang gratis memberikan klaim secara terbuka bahwa kemenangan pilpres tahun ini adalah milik kubu 2. Desas-desus nama-nama kabinet yang direncanakan akan diisi pada saat capres-cawapres 2 pasangan Prabowo-Gibran sudah mulai bermunculan.

Hingga rapat perancangan APBN 2025 yang turut mempertimbangkan terlaksananya program makan siang gratis, tentu menjadi signifikansi publik yang menyatakan bahwa perhitungan suara sudah tak lagi berguna, karena pemerintah secara terbuka sudah memilih penerusnya.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah memandang bahwa pemerintah saat ini sedang mengamankan kursi jabatannya di tangan yang menurut mereka mampu menutup mulut tentang perilaku korup selama rezim Jokowi. Pasalnya, tindak-tanduk pemerintah akhir-akhir ini sangat mengisyaratkan akan melabuhkan penerusnya pada sang anak dari Presiden RI Joko Widodo, yakni Gibran Cawapres 02.

Trubus juga turut mengomentari bahwa Pemerintah seharusnya tidak punya kewenangan apa pun atas APBN 2025 yang kabarnya akan dimasukkan program makan siang gratis. Hal ini dikarenakan belum ada pengumuman resmi mengenai pemenang pilpres 2024 apalagi pelantikan capres-cawapres.

Sikap tidak etis ini menunjukkan birahi kekuasaan rezim Jokowi tengah menjadi momok dominan yang tampil di depan publik. Sudah sangat telanjang bahwa keinginan Jokowi untuk menjadikan anaknya yakni Gibran serta mantan lawan mainnya pada pilpres dua periode lalu, yakni Prabowo sebagai penerus takhta.

Lewat pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI pada rabu 28 Februari 2024 silam memberikan sinyal keras bahwa ada maksud dan tujuan tertentu dari Jokowi sebelum hasil suara pilpres terbit secara resmi.

Rakyat hari ini hanya dipertontonkan drama serial politik perebutan kekuasaan yang tak kunjung berakhir. Padahal tahun pesta demokrasi ditunggu-tunggu sebagai ajang perubahan dan perhelatan gagasan.

Nyatanya pasca pemilihan umum, kondisi rakyat semakin terombang-ambing mengenaskan. Disusul naiknya harga sembako, di antaranya beras yang mencapai harga tertingginya 18 ribu rupiah, membuat rakyat semakin menjerit.

Pemilu yang dianggap sebagai gerbang awal pergantian pemimpin memberikan semangat dan harapan baru bagi rakyat yang telah lama terpinggirkan oleh nafsu kekuasaan rezim hari ini, nyatanya justru malah memperpanjang penderitaan.

Pemilu seharusnya hadir sebagai simbol reformasi yang dulu digadang-gadang sebagai resolusi kebangkitan pasca rezim Soeharto yang terkenal bertangan besi. Akan tetapi, hari-hari gelap nyatanya tak kunjung selesai, pasca reformasi justru warna kezaliman baru semakin varian.

Dinasti kekuasaan sudah bukan menjadi aib, alih-alih membawa perubahan, pemilu justru meninggalkan trauma mendalam yang tak kunjung sembuh bahkan pada pemilu 5 tahun mendatang.

Hari ini, kita hanya tinggal menunggu waktu pengumuman hasil pemilu tiba, bersiap menyambut kegelapan selanjutnya, memperpanjang episode penderitaan dan kekuasaan mempertontonkan kezaliman baru hingga nafsu birahi kekuasaan yang tak lagi menjadi aib bagi mereka.

Mahasiswi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta