UKT Batal Naik Setelah Diprotes, Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>

LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rabu, 29 Mei 2024, 12:48 WIB

UKT Batal Naik Setelah Diprotes, Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk

Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mendadak membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli cukup membingungkan.

Pasalnya, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pembatalan kenaikan UKT ini dilakukan setelah masyarakat melakukan protes.

"Kenapa dibatalkan setelah diprotes? Kenapa dibatalkan ketika ada mahasiswa mundur? Berarti kalau tidak ada komplain nggak dibatalkan?" tanya Taufik keheranan saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/5).

Anggota Komisi B itu melanjutkan, pembatalan secara tiba-tiba setelah publik ramai melakukan penolakan menunjukkan koordinasi pemerintah yang buruk.

"Intinya manajemen pemerintah harus diperbaiki jangan reaktif ketika diprotes baru diperbaiki," tegas Taufik.

Kenaikan UKT untuk PTN resmi dibatalkan usai Mendikbudristek Nadiem Makarim menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).

"Jadi kemarin kami sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbud Ristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini," tukas Nadiem.