KPI Curiga Luka Tembak Walpri Kapolda Kaltara di Dada Tembus Jantung

Presiden KPI Pitra Romadoni Nasution mengatakan, tewasnya anggota Polri tersebut menjadi sorotan KPI karena munculnya isu yang masih simpang siur sebelum penyelidikan yang dilakukan Propam Polri rampung.


"Ada yang berpendapat dugaan bunuh diri dan ada juga yang berpendapat dugaan tertembak karena kelalaian membersihkan senjata. Padahal hasil penyelidikan yang dilakukan Propam Polri belum selesai," kata Pitra dalam keterangannya, Senin (25/9).


Atas Informasi yang simpang siur tersebut, Pitra meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera turun tangan dan menjelaskan kepada publik duduk persoalan yang sebenarnya setelah hasil penyelidikan yang dilakukan Propam Polri tuntas.


KPI juga menyoroti informasi hasil autopsi yang menyatakan Brigadir Setyo tewas tertembak peluru yang menembus jantung dan paru-paru dengan dugaan awal lalai saat membersihkan senjata api.


Menurut Pitra, dari pengalaman Brigadir Setyo yang pernah bertugas di Gegana Satbrimob Polda Kaltara, Pasukan Gegana pada Korps Brigade Mobil (Brimob) dikenal sebagai kesatuan khusus Polri yang diberi tugas taktis seperti penjinakan bahan peledak, kontra terorisme dan pemberontakan, penyelamatan sandera, penanganan ancaman kimia-bilogi-radiasi (KBR), sampai intelijen.


Karena Pasukan Gegana dikenal sebagai penjinak bahan peledak atau Jihandak yang melakukan detonasi pada serangan-serangan dengan bom, sehingga Propam Polri perlu mendalami lagi kematian Brigadir Setyo tersebut mengingat pengalamannya yang pernah bertugas di Gegana.


KPI juga mempertanyakan bagaimana cara Brigadir Setyo membersihkan senjata api, apakah dalam membersihkan senpi, laras (ujung pistol) Menghadap dadanya sehingga peluru menembus jantung dan paru-paru yang mengakibatkan pendarahan hebat.


Untuk itu, KPI meminta transparansi penyelidikan atas kematian Brigadir Setyo mengingat yang bersangkutan merupakan anggota Polri yang pernah bertugas di Gegana dan memiliki hak yang sama dengan anggota Polri lainnya.


"Hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan serta transparan," demikian Pitra.