Akibat pernyataan ini, tak sedikit mengundang komentar publik, salah satunya Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Ia menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 suatu hal yang berlebihan. Ia juga menyebut bahwa hal itu seharusnya tidak keluar dari seorang presiden.
Beriringan pula komentar positif bahkan mendukung. Salah satunya yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang melayangkan komentar terhadap niat cawe-cawe Jokowi merupakan hal yang sangat tepat, ia menyebut bahwa sebagai presiden, Pak Jokowi jelas memiliki kepentingan untuk Indonesia ke depan.
Cawe-cawe secara bahasa diambil dari bahasa populer yang berarti ikut campur. Dalam istilah politik cawe-cawe merupakan kegiatan yang umumnya dilakukan menjelang pemilihan.
Hal ini kerap kali dilakukan oleh pihak yang telah ataupun akan selesai masa jabatannya guna mencampuri urusan pemilihan pengurus selanjutnya.
Pembelahan politik di tengah masyarakat sebetulnya merupakan dampak dari iklim politik yang memanas. Setelah panas dengan isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden hingga kali ini pernyataan cawe-cawe yang dilayangkan oleh Presiden Jokowi terakumulasi membentuk iklim politik yang semakin panas.
Pasalnya pernyataan Presiden Jokowi sangat berisiko terhadap semakin runyam iklim politik menjelang pemilu. Kala seharusnya sibuk mengurus janji-janji yang belum rampung hingga terbengkalainya proyek besar yang berisiko merugikan negara justru presiden masih sibuk konsolidasi sana-sini.
Kemudian pernyataan penegas Jokowi dengan kalimat demi bangsa dan negara terkesan memaksakan di tengah kehadiran presiden yang sangat dibutuhkan di ruang publik sebagai pelayan rakyat ketimbang cawe-cawe di depan partai-partai koalisinya.
Pernyataan itu justru memberikan kesan bahwa ada kekhawatiran terhadap sesuatu, seolah ada yang ingin dilindungi oleh Jokowi dalam hal ini dosa politik yang selama ini bersarang dalam kekuasaan.
Lantas sebetulnya betulkah cawe-cawe Jokowi demi bangsa dan negara? Atau sebetulnya sebatas ingin memastikan aib politiknya aman di tangan boneka penguasa selanjutnya?
Wallahu A'lam Bi Sowab.
*Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
.jpg)
BERITA TERKAIT: