Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyampaikan, dalam kasus ini Ismail memiliki peran sebagai pengatur kegiatan ilegal pertambangan di terminal khusus milik PT Makaramma Timur Energi (MTE).
Selain itu, kata Kombes Nurul, Ismail juga mengepulkan hasil tambang ilegalnya di lokasi penyimpanan batu bara hasil penambangan yang termasuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Santan Batubara.
"IB (Ismail Bolong) berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain," kata Nurul dalam keterangan tertulis, Kamis (8/12).
Sementara tersangka Budi alias BP, ungkap Nurul, berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin. Untuk Rinto alias RP bertugas sebagai direktur PT Energindo Mitra Pratama.
"BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal. RP sebagai kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP," kata Nurul.
Nurul mengungkapkan bahwa mereka bertiga dikenakan Pasal 158 dan 161 UU No 3/2020 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara.
"Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar serta pasal 55 ayat 1 KUHP," ujarnya.
Rencana tindak lanjut mengenai kasus ini, menurut Nurul, saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk kepentingan penuntutan dan peradilan.
Tim penyidik Direkrtorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pertambangan ilegal di Kalimantan Timur. Adapun ketiga tersangka ini salah satunya Ismail Bolong dan dua tersangka lainnya Budi alias BP, dan Rintho alias RP. 
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: