Namun, komentar LBP yang pada intinya balik mengkritik sejumlah pihak yang menyoal utang pemerintah justru dinilai sebagai suatu sikap yang tidak tepat. Karena hal itu bukan bagian yang diurusi kementerian yang dipimpinnya.
"Menteri segala urusan itu (LBP) menyebut pengkritik utang enggak jelas. Dalam hal ini LBP yang tak jelas, karena utang itu setahu saya urusan Menteri Keuangan dan Menko Ekonomi," ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/11).
Permasalah yang seharusnya diselesaikan LBP, menurut Jerry, adalah mencari cara menggenjot investasi yang bisa mendatangkan keuntungan bagi negara, dan pada akhirnya bisa ikut membantu menyelesaikan utang Indonesia yang sudah menggunung.
"Dia urus saja bagian investasi, di mana banyak yang kabur. Seperti Soft Bank Jepang yang minggat dari proyek IKN (Ibukota Nusantara) Kaltim," cetusnya.
Oleh karena itu, doktor komunikasi politik jebolan America Global University ini menyimpulkan sikap Luhut yang balik mengkritik pihak-pihak yang menyoal utang Indonesia di era Presiden Joko Widodo sebagai sesuatu yang tidak menyelesaikan permasalahan.
"Barangkali utang Rp 7.400 triliun bagi LBP masih kecil jika dilihat dari ratio PDB. Tapi itu sangat naif. Pertanyaan saya, mampu enggak utang dilunasi? Atau dia tak ngerti arti dipinjamkan uang dan meminjamkan uang," demikian Jerry.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kritik publik soal utang pemerintah yang sudah mencapai Rp 7.400 triliun hingga 2022 ini ikut dikomentari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). 
BERITA TERKAIT: