Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, maraknya peretasan data pribadi yang kemudian diperjualbelikan di situs-situs
black market memperlihatkan lemahnya kontrol pemerintah sebagai pengendali dan pengelola penggunaan data pribadi milik masyarakat.
"Pembobolan data pribadi di Indonesia bukan melulu kerjaan hacker, namun data tersebut memang sengaja dibobol untuk diperjualbelikan oleh para penyelenggara yang melakukan pengumpulan data masyarakat," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/9).
"Mereka leluasa melakukan kejahatan tersebut karena memang lemahnya penegakkan hukum untuk hal tersebut," imbuh Satyo.
Lanjut Satyo, apa yang dilakukan oleh Bjorka hanya bentuk akumulasi persoalan upaya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang sangat tidak diprioritaskan oleh rezim Jokowi.
"Terlihat bagaimana Menteri Kominfo sebagai
leading sector yang gagal melakukan
intersep security terhadap serangan peretasan. Memang benar banyak aturan di berbagai sektor terkait penggunaan data pribadi, namun tidak tegas siapa yang memiliki kewenangan menjalankan security sistemnya," paparnya.
"Sehingga sangat mendesak RUU PDP segera disahkan menjadi UU dan ditentukan leading sektornya," pungkas Satyo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: