Ketertutupan DPN Dikhawatirkan Bisa Mengancam Demokrasi

Peneliti kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, Gian Kasogi mengatakan, ketertutupan ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

“Kami khawatir konsentrasi kekuasaan yang tidak transparan di sektor pertahanan bisa menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia,” ujar Gian dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menyebut sejatinya DPN dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga negara dalam merumuskan kebijakan pertahanan, meningkatkan kesiapsiagaan nasional, serta menjadi forum deliberatif bagi pengambil keputusan di bidang keamanan.

“Dengan kata lain, DPN dirancang sebagai instrumen tata kelola yang memperkuat, bukan melemahkan, sistem checks and balances dalam negara demokratis. Namun, kenyataan yang berkembang menunjukkan arah yang berlawanan,” tegasnya.

Namun dalam praktiknya, Gian menilai DPN cenderung bergeser menjadi wadah konsentrasi kekuasaan yang berjalan tertutup dan minim pengawasan publik.

Ia mengingatkan, ketertutupan dalam pengambilan keputusan sektor pertahanan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental demokrasi.

“Sesuatu yang berbahaya bagi demokrasi kalau konsentrasi kekuasaan dan pengambilan keputusan di sektor pertahanan berlangsung secara tertutup karena hal itu dapat melahirkan ancaman bagi demokrasi itu sendiri,” jelasnya.

Gian menegaskan, meski sektor pertahanan memiliki dimensi kerahasiaan, tetap harus berada dalam koridor akuntabilitas demokratis, termasuk melalui kontrol sipil terhadap militer.

Tanpa transparansi, keputusan strategis seperti alokasi anggaran pertahanan, pengerahan kekuatan, hingga penentuan doktrin keamanan berpotensi membuka ruang penyimpangan.

“Ketika keputusan-keputusan besar dibuat tanpa transparansi, maka ruang untuk korupsi, penyimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin terbuka lebar,” pungkasnya.