Sembilan Calon Presiden 2024
Sembilan Calon Presiden 2024
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Polda NTB Dorong Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Konflik Sosial

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Kamis, 19 Mei 2022, 08:38 WIB
Polda NTB Dorong Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Polda NTB dorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Konflik Sosial/Ist
rmol news logo Mengantisipasi konflik sosial yang kerap terjadi di tengah masyarakat, Polda NTB mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Kapolda NTB, Irjen Djoko Poerwanto mengatakan, Satgas tersebut akan memudahkan koordinasi dalam upaya penanganan setiap permasalahan atau konflik sosial di tengah masyarakat.

"Tidak itu saja, Satgas Terpadu juga akan memudahkan dalam mendeteksi dan atau mengantisipasi munculnya konflik,” kata Irjen Djoko melalui Kabid Humas Polda NTB, Kombes Artanto, Kamis (19/5).
 
Nantinya Satgas Terpadu akan terdiri dari berbagai unsur. Satgas akan memudahkan dalam perumusan rencana aksi penanganan konflik sosial, sehingga tercipta stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif.
 
Adapun legalitas pembentukan Satgas Terpadu bisa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 42/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu.

“Membentuk kerangka regulasi baru mengacu strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, mencakup tiga strategi yang tertuang dalam UUD 1945, maupun yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.
 
Tiga strategi dalam kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik di antaranya regulasi kebijakan dan strategi pembangunan, yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik yang meliputi upaya pemberhentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia maupun harta benda.
 
“Ketiga adalah kaitannya dengan penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa atau proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi,” ucap Artanto. rmol news logo article
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA