Hal ini diungkapkan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam acara bertajuk "Bergerak Bersama Membangun Negeri" di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (22/4).
"Oligarki kapital ini yang menurut saya yang harus kita urai sebagai satu ganjalan proses kita, baik itu melaksanakan proses demokrasi yang substantif maupun dalam proses memperjuangkan keadilan," kata Masinton.
Menurut aktivis 98' harusnya negara yang mengatur para pemilik modal, bukan sebaliknya negara yang diatur oleh praktek oligarki kapital itu sendiri.
"Nah, identifikasi ini menurut saya menjadi penting buat kita. Sehingga mana sih yamg menjadi musuh demokrasi hari ini, mana sih yang menjadi rakyat hari ini?" tuturnya.
"Perilaku ini yang sebenarnya harus kita perkecil, kita eliminasi artinya negara fokus urus rakyat," imbuhnya menegaskan.
Lebih lanjut, Masinton menegaskan bahwa semangat reformasi 1998 harus tetap diteruskan perjuangannya. Termasuk mengenai adanya wacana penundaan pemilu 2024 yang ditengarai adalah kepentingan oligarki kapital harus dilawan.
"Penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan presiden ini kepentingan itu, kaum modal tadi. Mereka sudah nyaman dengan situasi begini, ini kita perpanjang dong nambah periode dong gitu?" pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain aktivis senior Syahganda Nainggolan, aktivis 98' Faizal Assegaf, mantan politikus Gerindra Arif Poyuono, Ketua ProDem Iwan Sumule, Immanuel Ebenezer, dan lain-lain.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Oligarki kapital sejatinya menjadi sebuah momok bagi demokrasi di Tanah Air dewasa ini. Pasalnya, oligarki kapital akan menjadi ganjalan bagi substansi demokratisasi itu sendiri. 
BERITA TERKAIT: