Demikian disampaikan sebagian besar anggota Komisii III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Desa Wadas beberapa waktu lalu, usai adanya konflik antara aparat dan warga setempat tentang perebutan lahan.
Salah satunya anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari yang menyampaikan bahwa setelah melakukan dialog dengan warga setempat serta pemerintah daerah Jawa Tengah bersama beberapa pihak tidak disebutkan perusahaan apa yang bakal menjadi kontraktor dalam proses penambangan tersebut.
“Kemarin tidak disebutkan apa saja BUMN-nya,†ucap Tobas kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/2).
Legislator dari Fraksi Nasdem ini menambahkan, yang menggarap penambangan batu endesit di Desa Wadas tersebut merupakan organisasi milik pemerintah bekerjasama dengan BUMN.
"Berdasarkan rapat hari Jumat kemarin yang disampaikan ke kita, pihak yang akan mengerjakan adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBSW) Serayu Opak bekerjasama dengan BUMN,†imbuhnya.
Selain itu, anggota Komisi III DPR RI Supriansah juga mengaku warga dan pemerintah setempat tidak memberikan informasi mengenai perusahaan BUMN mana yang akan melakukan penambangan di Desa Wadas tersebut.
“Itu saya belum tahu,†katanya.
Dia menjelaskan, para pihak yang datang ke Desa Wadas dalam hal ini BBWS dan BPN, baru melakukan pengukuran tanah belum sampai penambangan batu endesit.
"Belum di tambang karena baru di ukur oleh BPN. Tanah masyarakat pemilik tanah di Wadas juga belum dibayar oleh pemerintah,†katanya.
Legislator dari Fraksi PPP yang juga ikut dalam kunjungan ke Desa Wadas Arsul Sani juga menyampaikan hal serupa, pihaknya tidak mengetahui siapa yang bakal menjadi kontraktor atau penambang batu endesit di Desa Wadas tersebut.
“Wah saya belum tahu,†tutupnya.
BERITA TERKAIT: