Nepal Belum Mau Melepaskan Diri dari Jerat Utang Tiongkok

Dikhawatirkan, ketergantungan ekonomi Nepal pada Tiongkok melalui Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) akan mengakibatkan peningkatan utang serta proyek infrastruktur yang tidak layak. Pada gilirannya hal ini akan mempersulit kondisi ekonomi Nepal.

Daily Mirror melaporkan, sebetulnya Nepal punya pengalaman buruk dengan Tiongkok dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Pokhara. Bandara ini dibangun dengan utang sebesar  220 juta dolar AS dari Tiongkok. 

Namun, walau telah selesai dibangun pada tahun 2023, bandara tersebut gagal menarik penerbangan internasional reguler. Nepal pun gagal meraup cuan dari sektor turisme, sebaliknya beban keuangan negara menjadi bertambah. 

Pemerintah Nepal telah mengajukan permintaan kepada Tiongkok agar utang untuk pembangunan bandara Pokhara diubah menjadi hibah. Tetapi sampai saat ini Tiongkok masih belum memberikan respon atas permintaan itu. Permintaan Nepal ini memperlihatkan bahwa Tiongkok sering kali menutupi biaya tersembunyi dan persyaratan yang tidak fleksibel, yang akhirnya menjebak negara penerima utangnya.

Situasi Nepal semakin rumit karena dinamika regional. Keengganan India untuk memberikan rute udara tambahan bagi bandara tersebut, dengan alasan masalah keamanan dan keberatan terhadap keterlibatan Tiongkok, telah sangat membatasi potensi fasilitas tersebut untuk operasi internasional. 

Hal ini telah menciptakan badai yang sempurna di mana Nepal menghadapi kesulitan operasional dan kewajiban utang yang meningkat, sementara Tiongkok tidak menunjukkan keinginan untuk menawarkan keringanan melalui penghapusan pinjaman atau restrukturisasi.

Maladewa merupakan negara lain di kawasan yang tengah menanggung akibat buruk dari kemitraan BRI. Presiden Mohamed Muizzu yang pro-Tiongkok dan sempat mengkampanyekan "India Out" akhirnya kembali ke New Delhi. Utang negara kepulauan itu sangat besar, mencapai sebesar 1,3 miliar dolar AS kepada Tiongkok. Sementara utangnya pada India relatif kecil, hanya 130 juta dolar AS.

Kondisi keuangan Maladewa sangat buruk dan memprihatinkan. Diproyeksikan biaya layanan utang sebesar 600 juta sampai 700 juta dolar AS pada tahun 2025 dan lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun 2026.

“Strategi Tiongkok di Asia Selatan mengikuti pola yang sudah mapan, yakni menawarkan pinjaman besar untuk proyek infrastruktur di bawah BRI, mengamankan aset strategis, dan memberlakukan persyaratan pinjaman yang kaku ketika negara penerima mengalami kesulitan keuangan. Pendekatan ini telah menyebabkan apa yang oleh para kritikus digambarkan sebagai diplomasi perangkap utang," tulis Daily Mirror.