Koordinator aksi, Putra Nainggolan menyampaikan bahwa, pihaknya menyayangkan Kementrian Perhubungan memenangkan PT BZ dalam tender pembangunan gedung terminal Bandara Sibisa, Sumatera Utara. Padahal perusahaan tersebut perusahaan bermasalah dan bukan penawar terendah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tender proyek Bandara Sibisa senilai Rp48 M diduga dibeking oleh mafia tender. Kami meminta Kejaksaan Agung melakukan intervensi hukum untuk mencegah terjadi tindak korupsi yang merugikan Negara,†kata Putra Nainggolan dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu malam (15/12).
Selain itu Kampak juga menemukan kejanggalan dalam tender proyek revitalisasi UPPKB Muara Lembu di Provinsi Riau yang diikuti oleh perusahaan yang pernah terbukti masuk ke dalam daftar hitam yakni PT JIP.
“Diduga dilindungi oleh okum Kementerian Perhubungan agar dimenangkan,†kata Putra.
Oleh karena itu, ia mendesak agar Kejaksaan Agung segera bergerak melakukan serangkaian penyelidikan, guna mengetahui kenapa perusahaan yang bermasalah dapat mengikuti tender dan bahkan memenangkannya.
“Tangkap mafia tender di Kementerian Perhubungan yang melindungi PT BZ dan PT JIP,†seru Putra Nainggolan.
Saat aksi di Kejaksaan Agung, mereka ditemui oleh Staf Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan informasi tersebut kepada pimpinan Kejaksaan.
Koalisi Mahasiswa Pemberantasan Korupsi (Kampak) menyoroti sejumlah tender pembangunan yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Melalui aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, mereka menilai beberapa tender di Kemenhub penuh rekayasa. 
BERITA TERKAIT: