Begitu ditegaskan Mantan Sekretaris BUMN Said Didu saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?" pada Jumat malam (19/11).
"Saya hanya ingin mengingatkan bahwa BUMN itu Badan Usaha Milik Negara, bukan badan usaha milik pemerintah, milik Menteri, apalagi milik relawan, bukan! Ini milik negara," tegas Said Didu.
Said Didu mengatakan, BUMN itu memiliki dasar yang kuat yakni tertuang dalam UUD 1945. Artinya, BUMN dibentuk bukan melalui UU yang dibuat oleh DPR dan pemerintah.
"Jadi dasarnya sangat kuat. Dan mungkin satu-satunya negara yang dasar BUMN-nya itu konstitusi mungkin hanya Indonesia. China pun bukan, tidak. Itulah posisi BUMN," katanya.
Atas dasar itu, Said Didu merasa heran jika BUMN saat ini dijadikan sebagai "Sapi Perah" oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi maupun golongan, tanpa memikirkan rakyat banyak.
"Kuncinya BUMN bagi saya ada tiga. Pertama, jadi benteng perekonomian nasional menghadapi globalisasi. Kedua, buffer perekonomian rakyat dan betul-betul menggerakkan ekonomi rakyat. Ketiga, adalah katalisator perekonomian nasional," pungkasnya.
Turut hadir dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Menteri BUMN 2009-2011 Dahlan Iskan, dan Pengamat Politik Rocky Gerung.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemilik sah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejatinya adalah negara. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari BUMN itu bukan milik individu atau kelompok. 
BERITA TERKAIT: