Pimpinan DPR Pastikan Belum Terima Draf Revisi UU KUP Soal Sembako Kena Pajak

Revisi UU KUP menjadi sorotan karena salah satu isinya memuat rencana pemerintah menjadikan sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN).

"Sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan," ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/6).

Dasco pun mengaku heran dengan ramainya kabar kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, jika tidak segera dipastikan, tentu akan membingungkan masyarakat.

"Hal yang kemudian berkembang di masyarakat, di medsos itu juga bisa membingungkan masyarakat karena hal itu belum ada bahannya," terangnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini hanya bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR RI.

"Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terutama berkaitan dengan masyarakat banyak biasanya itu akan dikonsultasikan kepada DPR," tandasnya.