GMNI Ikut Tuntut Prabowo Bongkar Roadmap Sistem Pertahanan

Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino mengatakan, pihaknya mewanti-wanti bahwa sektor pertahanan berdasarkan indeks anti-korupsi yang dirilis oleh Transparency International yang meliputi anggaran, personel, operasional, dan pengadaan hingga kluster pengadaan, mendapat nilai buruk.

Sebab menurutnya sektor pertahanan di tanah air masih belum begitu transparan. Alih-alih justru dalam satu ruang informasi yang rahasia mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan pelaksana program atau proyek yang ada, sehingga dinilai dekat dengan korupsi.

"Jika ingin menggunakan uang rakyat atau atas nama negara, pengelolaannya harus tetap akuntabel dan prudent. Walaupun ada rahasia negara, tapi tetap harus jelas peruntukannya," ujar Arjuna dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/6).

Lebih lanjut, Arjuna meminta Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahana untuk memperbaiki sistem keterbukaan informasi yang ada di institusinya. Selain itu, dia meminta Prabowo untuk membuktikan kenyataan dari roadmap pertahanan yang terencana dan sistematis.

"Tidak ujug-ujug, tanpa ada kejelasan terkait kebutuhan TNI sebagai user dan ancaman nasional kita," imbuhnya.

Maka dari itu, Arjuna sampai pada titik kesimpulannya mengenai rencana utang Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp 1.760 triliun. Yakni, berpotensi merugikan negara, jika memang Prabowo tidak bisa menjelaskan roadmap dari sistem pertahanan negara.

"Utang tidak diharamkan apabila diperuntukkan untuk kebutuhan yang jelas dan tepat sasaran. Namun utang dapat merugikan negara dan patut dikritik apabila tidak disertai dengan analisis kebutuhan dan proyeksi yang matang," tuturnya.

"Apalagi ditengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, ekonomi sedang lesu, rakyat banyak yang sengsara, umkm banyak yang bangkrut karena pembatasan sosial. Untuk itu, rencana pak Prabowo menurut GMNI sangat tidak etis," demikian Arjuna menambahkan.