Alasan Pilih Jalur PTUN, Kubu Moeldoko: Penolakan Kemenkumham Baru Babak Awal

Moeldoko saat terpilih versi KLB Sibolangit 5 Maret lalu/Net

Pemerintah tegas menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara lantaran belum terpenuhinya kelengkapan dokumen yang diajukan kubu Moeldoko kepada Kemkumham.

Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kubu Moeldoko Saiful Huda Ems menyampaikan, sejak awal pihaknya tidak terlallu mempersoalkan perihal keputusan pemerintah yang akan menolak pengesahan KLB Sibolangit.

Saiful mengatakan, pihaknya akan melanjutkan persoalan sengketa partai berlambang mersi itu ke PTUN.

"Mau diterima ataupun ditolak sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh bagi kedua kubu yang bertikai. Sebab pokok penuntasan persoalan ini bukanlah di Kementerian Hukum dan HAM, melainkan di Pengadilan (PTUN),” ucap Saiful Huda, Rabu (31/3).

Saiful berpendapat, jika pihak KLB Sibolangit menang atau dinyatakan sah oleh Kemenkumham, maka kubu AHY juga akan melakukan gugatannya ke PTUN.

Atas dasar itulah, dalam pandangan Saiful, penolakan dari Kemenkumham hanyalah babak awal pertarungan dua kubu yang memperebutkan Partai Demokrat.

“Keputusan Kemenkumham hanyalah babak awal dari perjuangan demokrasi Partai Demokrat yang berada di bawah pimpinan Pak Moeldoko,” katanya.

Saiful menambahkan, Kemenkumham bukanlah pengadilan yang dapat memutuskan menang atau kalahnya "Mujahid dan Mujtahid Demokrasi”.

Bahkan kata Saiful, Kemenkumham bukanlah lembaga penentu akhir bagi kelanjutan perjuangan demokrasi yang diyakini kubu Moeldoko.

"Maka kami tak akan pernah surut berjuang demi terjaganya marwah Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berpijak pada nilai-nilai demokrasi dan bukan dinasti,” katanya.

"Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih terbuka lebar bagi kami untuk memasukinya dan melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum,” tandasnya.

Kemenkumham menolak pengajuan pengesahan hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly di hadapan awak media menyatakan, sebelum memutuskan menolak pihaknya sudah memberi tenggat waktu untuk melengkapi beberapa dokumen yang belum dipenuhi.

Setelah memverifikasi dengan mengacu AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, akhirnya Kemenkumham memutuskan menolak.

Sebabnya, kubu Moeldoko tidak dapat menunjukkan bukti mandat dari ketua DPD dan DPC.

Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Akhir Ramadan, Wagub Ariza Ajak Masyarakat Doakan Palestina
Politik

Akhir Ramadan, Wagub Ariza A..

12 Mei 2021 18:10
Menteri Agama: Idulfitri Saat Pandemi Makin Perkuat Nilai Kemanusiaan
Politik

Menteri Agama: Idulfitri Saa..

12 Mei 2021 17:20
Perlu Anggaran Khusus Untuk Jadikan Ekonomi Hijau Tak Sekadar Wacana
Politik

Perlu Anggaran Khusus Untuk ..

12 Mei 2021 16:35
Ketua Senator Imbau Warga Shalat Idulfitri Di Rumah Masing-masing
Politik

Ketua Senator Imbau Warga Sh..

12 Mei 2021 16:14
Pemda Diminta Taat Instruksi Mendagri Soal Penutupan Tempat Wisata
Politik

Pemda Diminta Taat Instruksi..

12 Mei 2021 15:30
Kritik Kenaikan PPN, Indef: Berburu Di Hutan Dulu, Kalau Habis Baru Ke Kebun Binatang
Politik

Kritik Kenaikan PPN, Indef: ..

12 Mei 2021 15:13
Di Bandara Soetta, Puan Maharani: Jangan Sampai Kecolongan Pergerakan Covid-19
Politik

Di Bandara Soetta, Puan Maha..

12 Mei 2021 14:30
Tak Sekadar Kecam, Demokrat Dorong Indonesia Gelar KTT OKI Sikapi Kekerasan Israel
Politik

Tak Sekadar Kecam, Demokrat ..

12 Mei 2021 14:20