Negara Berkewajiban Memberi Gelar Pahlawan Bagi Syaikhona Kholil Bangkalan

"Saya sebagai santri tidak butuh gelar pahlawan nasional untuk beliau (Syaikhona Kholil). Tapi negara berkewajiban memberi gelar terhadap beliau, atas kontribusi besar terhadap bangsa dan negara," kata Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminuddin, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, saat Seminar Nasional bertema "Syaikhona Kholil Guru Para Pahlawan" di  Surabaya, Sabtu (20/3).

Berdasarkan catatan sejarah, lanjut Hasan, Syaikhona Kholil adalah salah satu ulama yang memiliki peran penting dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Bahkan, Syaikhona Kholil menjadi figur gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan Indonesia.

"Melalui syiar agama dan lembaga pendidikan yang diajarkan kepada muridnya, maka lahirlah gerakan melawan penjajahan," jelasnya.

Selain itu, Syaikhona Kholil juga membawa ajaran-ajaran menyejukkan, baik melalui pendidikan, dan lembaga pesantren. Keteladanannya juga telah menjadi inspirasi tentang wujud Islam Indonesia, nilai-nilai moral, dan nasionalisme di kalangan santri.

"Berdirinya organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU), juga berkat restu beliau," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan negara wajib memberikan hak kepada Syaikhona Kholil untuk memberi gelar pahlawan nasional.

Di mana murid-muridnya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia telah bergelar pahlawan nasional. Seperti KH Hasyim Asyari, KH Wahab Hasbullah, dan KH Asad Syamsul Arifin, dan lainnya.

"Beliau itu (Syaikhona Kholil) sebenarnya adalah gurunya para pahlawan nasional," kata mantan Bupati Probolinggo dua periode itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, mengajak semua komponen bangsa memperjuangkan gelar pahlawan untuk Syaikhona Kholil Bangkalan.

"Maka itu semua komponen bangsa harus berupaya bersama, agar Syaikhona Kholil menyandang gelar pahlawan nasional," tutur Gobel.

Dirinya pun itu menyatakan Partai Nasdem bertekad memperjuangkan gelar pahlawan tersebut. Berbagai upaya terus dilakukannya, misalnya membentuk tim untuk melakukan riset, dan sosialisasi ke berbagai pihak untuk memperjuangkan gagasan tersebut pada 15 Februari 2019 lalu.