Melalui Rapat Pleno, Haris Pertama Dicopot Dari Jabatan Ketua Umum KNPI

Wakil Ketua Umum Ahmad A. Bahri menyerahkan tongkat kepemimpinan pada Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021/Ist

Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar rapat pleno di Hotel Rizt Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3).

Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A. Bahri dengan agenda mencopot Haris Pertama dari jabatan ketua umum.

Dikatakan Bahri, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Haris terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) KNPI.

"Pertama, pelanggaran pada pasal 23 ART, terkait pengambilan keputusan dan sikap organisasi tidak melalui Rapat Pleno DPP KNPI," ujar Bahri dalam keterangannya kepada wartawan.

Hal kedua, kata dia, pelanggaran pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Karena itu, Forum Pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021, dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021," terangnya.

Sementara itu, Mustahuddin usai ditetapkan sebagai Plt Ketum KNPI mengatakan, usai keputusan itu diambil maka Haris Pertama tidak berhak memakai atribut dan mengatasnamakan diri sebagai baian KNPI.

"Saudara Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol2 organisasi KNPI karena sudah diberhentikan/dipecat sebagai Ketua Umum DPP KNPI," tegasnya.

Mustahuddin menambahkan, dia akan segera menyusun komposisi kepengurusan baru.

"(Pengurus baru) hanya mengisi beberapa kekosongan, intinya tidak banyak perubahan," pungkasnya.

Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Gus Ami: Perusahaan Jangan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR
Politik

Gus Ami: Perusahaan Jangan P..

12 Mei 2021 12:15
Saran Din Syamsuddin: Jokowi Minta Maaf Soal Bipang Dan Umat Islam Memberi Maaf
Politik

Saran Din Syamsuddin: Jokowi..

12 Mei 2021 11:38
Kutuk Israel, MUI: Jika Dunia Mau Terbebas Dari Terorisme, Maka Penjajahan Harus Dihentikan
Politik

Kutuk Israel, MUI: Jika Duni..

12 Mei 2021 09:52
Didampingi Kapolri, Puan Maharani Tinjau Bandara Soetta Dan Tol Cikampek
Politik

Didampingi Kapolri, Puan Mah..

12 Mei 2021 09:42
Demi Perlakuan Yang Sama, Pegawai Di Setiap Lembaga Negara Harus ASN
Politik

Demi Perlakuan Yang Sama, Pe..

12 Mei 2021 08:47
Di Hari Terakhir Ramadhan, Mahfud MD Bersedih Melewatkan Kesempatan Beribadah
Politik

Di Hari Terakhir Ramadhan, M..

12 Mei 2021 08:21
Catatan Kemenhub: Mobil Yang Keluar Dari Jakarta Mencapai 138 Ribu Lebih Per Hari
Politik

Catatan Kemenhub: Mobil Yang..

12 Mei 2021 07:58
Saran Pimpinan Komisi III: Pegawai KPK Yang TMS Diprioritaskan Jadi Tenaga P3K
Politik

Saran Pimpinan Komisi III: P..

12 Mei 2021 07:35