Pandangan Jokowi Tentang Kunci Lapangan Kerja Dipertanyakan

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Ist

Ada upaya melepas tanggung jawab dari pemerintah terkait penanganan lapangan pekerjaan di Indonesia yang masih jadi persoalan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kunci perluasan lapangan kerja berasal dari pelaku usaha dan dunia usaha, bukan dari pemerintah.

"Aneh jika presiden kasih statement seperti ini. Sebaliknya, kunci lapangan kerja ada di pemerintah," kata Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).

Ia menjabarkan, setidaknya ada dua kunci yang seharusnya bisa dimaksimalkan pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja, yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan efektivitas dari utang pemerintah dan BUMN dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Namun demikian, dua hal tersebut nyatanya tak berjalan maksimal. Sejak Presiden Jokowi memimpin, kata Gde, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Selain itu elastilitas setiap 1% pertumbuhan dalam menyerap tenaga kerja juga dinilai rendah.

Padahal jika pertumbuhannya efektif, 1 persen pertumbuhan bisa menyerap 500 ribu lapangan kerja baru. Namun yang terjadi, kata dia, fokus pembangunan infrastruktur oleh pemerintah justru hanya menyerap sekitar 300 ribu lapangan kerja baru.

"Itu pun hitungannya memasukkan orang yang kerja sebagai asisten rumah tangga, asongan, tukang cukur dan lain-lain," paparnya.

Utang pemerintah juga dinilainya belum mampu menyerap tenaga kerja lokal. Terkait dengan proyek infrastruktur, kata dia, kerja sama dengan China justru lebih banyak menggunakan tenga kerja asal negeri tirai bambu tersebut.

"Selain itu, banyak proyek infrastruktur dikerjakan oleh BUMN. Swasta yang selama ini berperan untuk menggerakkan ekonomi sektor ril justru tidak mendapat proyek. Akhirnya tidak ada perputaran uang pada sektor ritel," lanjutnya.

Oleh karenanya, ia memperingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menggurui pengusaha. Sebab bila ekonomi tumbuh bagus minimal 7 persen, dengan sendirinya dunia usaha akan menyiapkan rencana lima tahun yang ekspansif dan optimistik.

"Kesimpulannya, Jokowi jangan melepas tanggung jawabnya soal keterpurukan ekonomi nasional yang sudah terjadi sebelum Covid-19. Ucapannya ini menunjukkan ketidakpahamannya pada ekonomi makro," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Pandangan Jokowi Tentang Kunci Lapangan Kerja Dipertanyakan
Pesan Kunci

Pandangan Jokowi Tentang Kun..

21 Februari 2021 17:38
Cegah Demokrasi Jalanan, JK Minta PKS Bawa Suara Umat Dengan Baik
Pesan Kunci

Cegah Demokrasi Jalanan, JK ..

29 November 2020 12:50
Renggut Korban Jiwa, Komisi X Minta Kemendikbud Harus Perhatikan Dampak Negatif PJJ
Pesan Kunci

Renggut Korban Jiwa, Komisi ..

16 September 2020 19:48
Jokowi Warning Jangan Selewengkan Dana Covid-19, Cak Nanto: Masyarakat Sipil Harus Aktif Mengawal
Pesan Kunci

Jokowi Warning Jangan Selewe..

16 Juni 2020 08:29
Rizal Ramli: Ketika Visi Tidak Nyambung Dengan Policy Dan Personalia, Buntutnya Tragedi!
Pesan Kunci

Rizal Ramli: Ketika Visi Tid..

22 Oktober 2019 13:09
Respek Konsisten Oposisi, Surya Paloh Dkk Akan Temui Petinggi PKS
Pesan Kunci

Respek Konsisten Oposisi, Su..

19 Oktober 2019 11:37
Dinamika Di Detik-detik Terakhir Menjelang Pemilu 2019: Mampukah Kalahkan Jokowi?
Pesan Kunci

Dinamika Di Detik-detik Tera..

16 April 2019 11:09
Siapa Lebih
Pesan Kunci

Siapa Lebih Receh Di 2019?

23 Desember 2018 13:32