Desakan itu disampaikan oleh kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mengingat Menteri Sosiial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berasal dari partai.
Juliari berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan Edhy berasal dari Partai Gerindra.
"Kami meminta KPK mengusut tuntas aliran dana korupsi yang dilakukan dua menteri Jokowi, bisa saja mengalir ke parpol mereka," ujar Adi Kurniawan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/12).
Menurut Adi, KPK tidak boleh merasa puas dengan penangkapan tersebut. Lembaga antirasuah harus menginvestigasi lebih dalam terkait aliran hasil korupsi tersebut.
"Apalagi benih lobster banyak sekali yang bermain. Anggaran penanganan sosial Covid-19 juga sangat besar yang diturunkan pemerintah sampai berkisar ratusan triliun. Itu diduga aliran dananya bisa kemana-mana," tegas Adi.
Selain itu, Baranusa juga meminta KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran penanganan Covid-19, termasuk anggaran pengadaan
rapid test dan vaksin yang jumlahnya cukup besar.
"Soal vaksin sudah menuai polemik, kabarnya dikomersilkan. Apabila KPK tidak mengawasinya, kita semua bisa kecolongan. Kasian rakyat. Apalagi negara sedang mengalami defisit yang luar biasa," kata Adi.
Sementara itu sambung Adi, Presiden Jokowi juga harus menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia karena dua menterinya terlibat kasus dugaan korupsi.
"Jangan sampai kepercayaan rakyat semakin dalam berkurang. Sehingga kemarahan dapat terjadi," pungkasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi dua menteri Presiden Joko Widodo yang diduga masuk ke kantong partai politik (Parpol). 
BERITA TERKAIT: