PP 60 Kelihatannya Untuk Pengembangan Jabodetabek-Punjur, Bukan Pembatalan Pemindahan Ibukota Negara

Bambang Istianto/Net

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) 60/2020 tentang tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Banyak pihak mulai mempertanyakan maksud dari diterbitkannya PP ini, termasuk tentang apakah rencana pemindahan ibukota negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur diurungkan?

Menurut analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bambang Istianto, PP tersebut merupakan jawaban atas kritik banyak pihak terkait IKN.

"Publik pun akhirnya berasumsi bahwa kebijakan tersebut sebagai jawaban pemerintah atas derasnya penolakan dari sejumlah pihak terksit rencana pemindahan ibukota," ujar Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/5).

Hingga kini, lanjut Bambang, kritik publik terhadap rencana pemindahan IKN tidak berarti surut, meskipun negara tengah berhadapan dengan pandemik virus corona baru atau Covid-19).

"Pemerintah sepertinya masih tetap bersikukuh dengan rencana yang telah disiapkan. Meski harus melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang ibukota negara," kata Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini.

Lebih lanjut, Bambang menilai bahwa jiwa dan semangat PP 60/2020 lebih masuk akal dimaknai sebagai upaya pengembangan daerah Jabodetabek-Punjur.

"Karena itu infrastruktur yang saat ini telah dibangun akan di kembangkan ke wilayah Bodetabekpunjur sehingga akan menjadi kota megapolitan," demikian Bambang Istianto.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

PP 60 Kelihatannya Untuk Pengembangan Jabodetabek-Punjur, Bukan Pembatalan Pemindahan Ibukota Negara
Green Politics

PP 60 Kelihatannya Untuk Pen..

11 Mei 2020 09:55
Quo Vadis Energi Terbarukan?
Green Politics

Quo Vadis Energi Terbarukan?

05 April 2017 14:15
Pilkada Jakarta: Politik Ekologi Dan Beban Warisan Anti Pembangunan Politik Alternatif
Green Politics

Pilkada Jakarta: Politik Eko..

10 Februari 2017 14:50
Kenaikan Listrik Awal 2017 Insentif Bagi Investor Energi Batubara
Green Politics

Kenaikan Listrik Awal 2017 I..

01 Januari 2017 16:30
Listrik Jawa Dan Sumatera Bagian Selatan Telah Berlebih
Green Politics

Listrik Jawa Dan Sumatera Ba..

07 November 2016 10:52
Pemerintah Perlu Memperhatikan Manipulasi Harga Batubara Asal Indonesia Di India
Green Politics

Pemerintah Perlu Memperhatik..

27 September 2016 12:07
Konsolidasi Kebijakan Pro Kapital Dan Militeristik Oleh Reshuffle Jokowi
Green Politics

Konsolidasi Kebijakan Pro Ka..

04 Agustus 2016 07:37
Takjub Suasana Eropa
Green Politics

Takjub Suasana Eropa

25 Juni 2016 12:11