Konsolidasi Kebijakan Pro Kapital Dan Militeristik Oleh Reshuffle Jokowi

Dalam pergantian pertama dulu, Andrinof Chaniago (mantan Menteri PPN) berusaha menghambat rel kereta api batubara Kalimantan, diganti. Terakhir ini, Rizal Ramli (mantan Menko Kemeritiman) yang menghambat laju reklamasi Teluk Jakarta, diganti

Kian mengkawatirkan lagi, perjuangan penolakan reklamasi adalah, Menko Kemaritiman yang baru Luhut B Panjaitan selalu mendukung kapital sawit akan membuat penolakan reklamasi kian sulit.

Dan masuknya Wiranto sebagai Menko Polhukam yang punya catatan pelanggaran HAM dan tindakan militerisme di Timor Leste dan tahun 1998 mengkawatirkan rakyat yang mengendaki ruang demokrasi dibuka lebar, di tingkat makro negara hingga tingkat mikro di lantai pabrik, di kebun dan ruang kerja termasuk di ruang kerja kantor LSM.

Istilah aktivis menghadirkan negara menjadi tragis. Karena negara akan selalu dan kian hadir untuk investasi dan menggunakan perangkat hukum dan kekerasan bagi rakyat yang mempertahankan ruang hidup, kebaikan lingkungan dari rutinitas dan ekspansi akumulasi modal.

Adalah kesalahan masyarakat sipil mengendorkan perlawanan dan mobilisasi rakyat pada masa awal Jokowi ini.

Kita membutuhkan gerakan dan alat perlawanan rakyat yang bisa membuat perlawanan rakyat meluas. Gerakan Tolak Reklamasi Bali adalah contoh, dan bagaimana meluaskannya, dan mentransformasikannya menjadi kekuatan politik rakyat. Skala nasional.

Semoga konsolidasi masyarakat sipil terjadi. [***]

Penulis adalah pemerhati politik lingkungan