Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

WAWANCARA

Faktanya Cuma 11 RW Eh... Di DPT Tercatat 22 RW

Rabu, 20 Maret 2019, 08:58 WIB
Faktanya Cuma 11 RW Eh... Di DPT Tercatat 22 RW
Foto/Net
rmol news logo Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan keganji­lan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, untuk wilayah DKI Jakarta.

Temuan ini bermula dari analisis Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ke-2, yang diterima peser ta Pemilu 2019 dari KPU.

Salah satu kejanggalan itu, ada sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Ci­landak Barat, Jakarta Selatan yang pemil­ihnya hanya satu orang. Kemudian, Seknas Prabowo-Sandi juga menemukan jumlah RW yang berbeda di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan.

Dari data DPTHP 2 disebutkan, di kelura­han tersebut memiliki 22 RW, namun setelah ditelusuri hanya ada 11 RW. Seknas Prabowo- Sandi menyatakan sudah melaporkan temuan tersebut ke KPU DKI, dan sudah meminta agar KPU DKI segera menindaklanjutinya.

Sebetulnya apa saja kejanggalan yang ditemukan Seknas Prabowo-Sandi? Menurut mereka, apa yang menyebabkan terjadinya kejanggalan tersebut? Apakah hanya karena kelalaian? Bagaimana pula tanggapan KPU DKI terkait temuan ini? Berikut penuturan lengkapnya.

Partono: Tidak Ada TPS Yang Pemilihnya Cuma 1 Orang


Partai Gerindra menemukan be­berapa keganjilan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI...
Begini, pada Senin siang ada per­wakilan Partai Gerindra datang ke KPU DKI. Jadi, benar ada laporan keanehan dari Partai Gerindra, kenapa ada satu pemilih dalam satu RT.

Apa saja yang dilaporkan ke KPUD Jakarta?
Dia menyampaikan laporan ada 132 TPS di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di TPS itu, dia temu­kan ada pemilih yang RT, RW-nya aneh, seperti TPS 104 di kelurahan Cilandak Barat, itu hanya ada satu pemilih yang alamat RT 15 RW 7. Nah, ini yang ditanyakan, kok cuma ada satu pemilih di satu RT. Bagaimana pemilih yang lain.

Tanggapan Anda?
Makanya, kami ingin jelaskan mengenai hal ini. Berita di media massa dan media sosial itu, informasinya ada be­berapa TPS di Jakarta pemilihnya hanya ada satu, kurang dari 20 pemilih.

Fakta di lapangan bagaimana?
Kami ingin klarifikasi. Di DKI, tidak ada TPS yang jumlah pemilih­nya itu hanya 1 atau kurang dari 20.

Yang benar, temuan dari Partai Gerindra menyatakan, dalam satu TPS antara pemilih yang jum­lahnya di atas 240/250, ada satu pemilih berasal dari satu RT yang berbeda.

Sudah diperiksa?
Sudah. Nah, setelah kita periksa, itu ternyata salah nomor RT RW-nya. Di Cilandak Barat itu nomor RW-nya tak sampai 7. Ini yang sudah dikonfirmasi dari teman-teman di Jakarta Selatan.

Apakah sudah dibenahi DPT-nya?
Teman-teman di Jakarta Selatan sedang menyisir semuanya. Semoga malam ini selesai. Misalnya di Kebayoran Baru, Cipete Utara, saya sudah ke sana tadi pagi, untuk me­nyelesaikan yang di Cipete Utara dan Kramat Pela.

Misalnya TPS 84 di Cipete Utara, itu ada 1 pemilih yang nomor RT-nya, RT 4 RW 22. Padahal di Kecamatan Cipete Utara itu, jumlah RW-nya hanya 11. Nah, itu yang ditanyakan Partai Gerindra: Ini pemilih lain di RT 4 kemana, kok cuma satu.

Faktanya bagaimana?

Kita periksa by name. Karena, mereka hanya memberitahu kami bahwa jumlah pemilihnya hanya satu orang yang berasal dari RT 4 RW 22. Setelah kita ambil datanya dengan pemilih RT 4 RW 22 di TPS 84, kita ada kesalahan nomor RT-nya. Dia ternyata berasal dari RT 7, RW 7. Ada kesalahan penginputan nomor RT, RW. Namun, alamatnya sudah benar.

Kesalahan di DPT seperti ini, kapan bisa diselesaikan?
Sedang diperbaiki. Kemarin siang itu baru dikasih ke kita. Terus sore harinya langsung saya koordinasi­kan ke teman-teman KPU Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jakarta Selatan langsung mengumpulkan petugasnya, dan langsung saya supervisi bagaimana cara memper­baikinya.

Makanya, kita langsung mengerja­kan dengan cepat, targetnya malam ini (tadi malam) selesai. Kita lang­sung periksa 132 TPS, ada TPS yang RT, RW-nya tidak valid. Itu kan kita harus periksa by name-nya. Kita cari ke DP4, mana yang benar alamatnya, apakah alamat di DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sudah benar atau memang salah kami dalam menginput nomor RT dan nomor RW.

Cuma kesalahan penginputan saja?
Betul.

Bukan seperti isu yang beredar, ada nama-nama tak dikenal masuk DPT?

Bukan, tidak ada me­masukkan nama orang tak dikenal. Karena alamat jalannya sudah benar, sama semua kok. Cuma input RT, RW-nya saja. Misalnya ada juga RT 14 RW 2, itu oleh petugas kami diisi RT 142, RW 2. Nah, RT 142 kan tidak ada. Seperti itulah.

Mohamad Taufik: Sudah Ditelusuri, Ada 22 Kelurahan Tak Sesuai Fakta

Apasaja keganjilan yang ditemukan Seknas Prabowo- Sandi?

Berdasarkan hasil sisiran kami terhadap DPTHP 2, ada beberapa hal yang kami temukan, dan kami anggap ganjil. Misalnya, di TPS 104, RW 7, RT 15, Cilandak, masak ada yang pemilihnya cuma satu. Itu warga lainnya kemana?

Belum lagi ada temuan di mana di datanya tertera ada 22 RW, ternyata kami temukan di situ hanya 11 RW. Ini RW 12 sampai RW 22-nya ada dimana? Ini jelas sebuah kekeliruan.

DPT belum beres ya?
Iya, saya kira ini DPT-nya masih harus dibereskan lagi. Kami mau minta KPU, bahkan boleh mengundang partai-partai lain, un­tuk sama-sama membenahi DPT ini. Nggak mungkinlah ada RT yang pemilihnya cuma 1 orang, 4 orang.

Hanya itu kejanggalannya?
Ada lagi. Misalkan di Keramat Pela, Jakarta Selatan, RT 8, TPS 11 juga cuma 1. Kami sudah telusuri, RT 8 itu nggak ada lagi, pemilih­nya cuma itu. Lalu ada yang cuma 17 di satu RT. Padahal satu RT itu bisa dua TPS. Lalu di Rawa Barat Kebayoran Baru itu RW-nya cuma 7, tapi di DPT ada RW 8. Di daerah lain di Rawa Barat ada juga yang cuma 6 RT, tapi di DPT tercantum ada pemilu berasal dari RT 8. Saya kira KPU jangan kerjakan yang lain, DPT-nya dulu dibereskan. Masak yang begini nggak beres-beres.

Menurut pantauan Seknas, ada berapa data pemilih yang ganjil?
Ini kami baru menelusuri 22 kelura­han. Di Jakarta itu ada 267 kelurahan. Ini akan kami telusuri terus. Dari 22 kelurahan saja, ada 132 TPS yang menurut DPT, pemilihnya kurang dari 20 orang. Ada juga yang satu RT, satu tadi.

Temuannya hanya di DKI?
Iya, karena sementara yang kami telusuri baru DKI Jakarta saja. Dua hari lalu, Jakarta Selatan yang kami telusuri, lalu Jakarta Barat. Setelah itu akan berlanjut ke wilayah lain­nya. Jangan-jangan tiap kelurahan ada nih, yang 1 RT pemilihnya cuma satu.

Belum lagi kami mau petakan nih, para pemilih ini pemilih yang mana nih. Jangan-jangan pemilihnya yang lalu-lalu nih. Gawat itu namanya kalau sampai terjadi.

Menurut Seknas, kenapa bisa terjadi keganjilan tersebut?
Ini menurut kami berbeda. Kalau yang lalu kami sampaikan, ada penambahan pemilih yang kami khawatirkan dari warga negara asing. Tapi untuk yang ini, kami lihat ada pengurangan pemilih yang kami khawatirkan.

Anda mencurigai sesuatu?
Kami tidak tahu arahnya seperti apa. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada KPUD, agar mengkonfir­masi dan menelusuri para pemilih ini. Kami minta dalam satu minggu ini, sebelum dipampang DPT di setiap TPS, selesaikan keganjilan yang kami temukan ini.

Pengurangan itu bisa terjadi karena salah input, atau faktor lain?
Kalau hanya satu kelurahan, mung­kin ada salah input, ada human error. Tapi ini kan ada 22 kelurahan, dan ada berbagai bentuk temuannya. Kami itu sudah berusaha untuk terus mengawal DPT, ternyata ketemu lagi. Ini menurut saya ada penghilangan hak pemilih, karena nggak mungkin satu RT pemilihnya cuma satu.

Temuan itu sudah dilaporkan ke KPUD DKI. Bagaimana kelan­jutannya?
Besok atau lusa mau sama-sama menyisir, karena tadi kan dia nggak siap kami tiba-tiba datang. Rasanya KPU juga terkejut-kejut lah, masa 1 RW cuma 1, 1 RT cuma 1 orang pemilih. Terus ada juga 1 RT cuma 17 orang. Terus tercantum jumlah RW yang berbeda, antara data di DPTHP dengan di kenyataannya.

Aslinya RW-nya cuma 12, masak ada RW 18, RW 13. Dimana RW itu? Ini saya kira penting buat diperhatikan bersama-sama. KPU dan para peserta pemilu bersama-sama mencari tahu, kenapa hal ini bisa terjadi.

Apakah temuan ini juga sudah dilaporkan ke BPN Prabowo- Sandi?
Belum, tapi akan saya laporkan nanti ke Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Setelah dari KPUD akan kami laporkan ke BPN.

Dengan waktu yang sudah ting­gal sebentar lagi, apakah masih bisa diperbaiki?
Saya kira begini, kalau mau, kita sama-sama sisir saja. Jangan alasan karena waktu tinggal 10 hari lagi dia nggak mau kerja. Karena kalau dibiarkan, ini sama artinya dengan penghilangan hak pemilih. Satu RT kok cuma 14 orang, bahkan ada yang satu orang. Itu kan namanya penghil­angan. Satu RT itu kan harusnya bisa ada ratusan pemilih. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA