Ketua Fraksi PKB Belum Mau Pilih Cawagub DKI dari PKS

Meski demikian, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengaku tak lagi mempersoalkan nama pengganti calon wakil gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, polemik perebutan kursi DKI-2 tersebut sudah selesai. "Aman, sudah. Dua kandidat, semuanya dari PKS," kata Taufik.

Pihak PKS pun memilih dua kader terbaiknya guna mendampingi Gubernur DKI Jakarta An­ies Baswedan. Yaitu, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu. Taufik mengaku tidak keberatan dengan dua nama itu.

PKS yang selama ini solid berkoalisi ber­sama Gerindra, tak menyia-nyiakan peluang ini. Pasca disepakati antara Gerindra dan PKS perihal wagub DKI menjadi hak PKS, par­tai yang berdiri 20 tahun lalu itu, langsung mengirimkan surat pengantar nama cawagub ke Gubernur DKI agar diberikan ke pimpinan DPRD DKI.

Namun, persoalan lain datang dari eksternal Gerindra maupun PKS. Fraksi PKB bermanuver soal pemilihan cawagub DKI di DPRD DKI Jakar­ta. PKB mengusulkan agar pemilihan cawagub di DPRD DKI Jakarta dilakukan setelah Pemilu 2019, kecuali nama yang disodorkan adalah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Manuver tersebut datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas. Dia beralasan, banyaknya tugas yang harus disele­saikan DPRD dan penyelenggaraan Pemilu 2019 akan menjadi ganjalan lancarnya pembahasan cawagub DKI. Apalagi, dua nama yang diaju­kan, belum begitu dikenal oleh para anggota Dewan.

Lantas, bagaimana tanggapan Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo dan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas terkait hal ini. Berikut penuturan selengkapnya.

Hasbiallah Ilyas: Anggota DPRD DKI Lagi Banyak Kerjaan
  Kenapa Anda mengusulkan pemili­han wagub setelah pemilu saja? Itu maksudnya lebih bagus setelah pemilu, lantaran anggota DPRD DKI lagi banyak kerjaan. Ditambah juga Pileg. Makanya, tidak mungkin concern-lah. Banyak yang lebih penting. Toh, tujuh bulan Jakarta tanpa wakil gubernur, tidak masalah. Kenapa mesti buru-buru.

Seandainya sebelum Pemilu, na­mun yang disodorkan adalah Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik, bagaimana?
Tetap harus melalui mekanisme Dewan. Paling tidak, Bang Taufik ini kami sudah kenal, tahu rekam jejaknya. Terlebih paham Jakarta, kan seperti itu. Paling tidak, lebih cepat beradaptasi. Apalagi, Bang Taufik juga dari partai pengusung.

Maksud Anda, lebih pantas Taufik yang jadi wagub?
Ini bukan bicara pantas atau tidak pantas. Taufik memahami Jakarta.

Anda mau bilang, kandidat yang disodorkan PKS tidak paham Jakarta?
Dua kandidat dari PKS ini kami belum tahu. Setidaknya, setiap ang­gota Dewan punya tanggung jawab, partai punya tanggung jawab terhadap konstituennya masing-masing. Masa kita dikasih amanat, tapi memilih orang yang tidak kita kenal.

Kan dua kandidat PKS ini sudah silaturahmi ke semua fraksi...
Mungkin sama saya belum ketemu. Mungkin baru ketemu den­gan partai saja.

Dengan Anda belum ketemu?
Memang belum ketemu. Tapi andai kata pernah ketemu, saya tidak bera­nilah menentukan sikap kepada orang yang saya tidak kenal.

Apakah ada arahan dari M Taufik kepada Anda?
Saya bertemu Bang Taufik terakhir bimbingan teknis di Bali, setelah itu tidak pernah ketemu. Saya ketemu Bang Taufik itu hanya melihat bali­honya saja. Komunikasi telepon tidak pernah, ketemu tidak pernah. Tanya saja sama Taufik.

Ada kedekatan emosional den­gan Taufik?
Tidak ada kedekatan sama Taufik. Ketemu dan komunikasi telepon tidak pernah.

Tidak ada lobi-lobi?
Tidak ada. Kami bukan mement­ingkan itu. Kepentingan kami ini su­paya Jakarta lebih baik. Kan kita tahu partai pengusungnya itu Gerindra dan PKS. Yang dari Gerindra itu kami kenal Bang Taufik.

Bukannya agar Jakarta lebih baik mesti ada wagubnya?
Tujuh bulan ditinggali wagub, biasa saja, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang terganggu tuh. Penyerapan tetap dan semua berjalan.

Memangnya kerja DPRD DKI terganggu dengan menetapkan cawagub dari PKS berbaren­gan mengerjakan tugas anggota Dewan?
Oh iyalah. Sekarang ini padat seka­li. Efektifnya, sepekan pal­i n g hanya berapa hari di Dewan. Lebih baik tugas uta­ma yang kami kerjakan.

Kalau ditetapkansehabis Pemilu, namun kandidatnya tetap dari PKS bagaimana?
Tidak ada masalah. Sehabis Pemilu, suasana sudah lebih tenang. Artinya, sampai Agustus masa akhir jabatan ini, paling tidak kawan-kawan Dewan ingin sampai target dalam merancang Perda. Evaluasi dinas-dinas juga perlu lantaran evaluasi anggaran 2018 saja belum selesai. Perlu evaluasi semua. Lebih baik selesaikan tugas utama dulu, daripada wagub yang belum penting.

Apakah Anda mengganjal wagub yang disodorkan PKS?
Ya tidaklah. Siapapun yang kenal Jakarta, tidak masalah. Tidak ada kepentingan partai A maupun B, tidak ada masalah. Kepentingan Jakarta itu menjadi lebih baik.

Apakah pernah disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi ke Anda tentang dua kandidat PKS?
Beliau pernah dua-duanya mungkin ke fraksi, tapi kebetulan saya tidak hadir.

Jadi perlu ketemu dulu dengan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI?
Kami kan perlu tahu visi misi dia apa. Kan bisa disampaikan. Pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) saja belum. Tata tertib pemi­lihan belum, ya masih panjang. Masa kami harus mementingkan itu dulu, padahal kami punya kepentingan wajib. Selesaikan dulu kerjaan kami di Dewan, setelah itu baru kami pikir­kan wagub DKI. Tahapannya masih panjang lho, ada rapat pimpinan, rapat fraksi, penentuan tanggal paripurna oleh Bamus, dan lain-lain.

Sesibuk apa DPRD DKI belum bisa memparipurnakan wagub DKI?
Rancangan Perda belum pada selesai. Penyerapan anggaran 2018 pun belum selesai. Penyerapan dinas, komisi belum selesai semualah. Soal tarif mass rapid transit (MRT) juga belum selesai. Bayangkan saja, ker­jaan kami masih banyak. Ditambah lagi, mayoritas nyaleg dan harus turun ke konstituennya masing-masing.

Tapi kan warga Jakarta sudah mau melihat wagub pengganti Sandiaga Uno?
Warga Jakarta kalau tahu, sebe­narnya lebih baik menyelesaikan tugas Jakarta daripada soal wagub. Andai kata wagub dipilih seka­rang, kerjaannya pun tidak ada. Pembahasan anggaran nanti akhir ta­hun. Evaluasi dinas di Pemprov DKI mungkin sudah, lantaran Pak Anies sudah merotasi (jabatan dinas).

Artinya kerjaan Pemprov DKI tetap jalan meskipun tidak ada wagub?
Buktinya, tujuh bulan jalan dan penyerapan bagus.

Syakir Purnomo: Begini, Kami Merujuk Arahan Pak Prabowo

Ketua Fraksi PKB mengusulkan agar pemilihan wagub DKI setelah pemilu saja, kecuali cawagubnya M Taufik...
Begini, kami merujuk arahan dan komitmen Pak Prabowo beberapa bu­lan lalu. Pak Prabowo, Ketua Majlis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri, serta Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman. Pak Prabowo menyam­paikan, kursi wagub DKI Jakarta sepeninggal Bang Sandiaga Uno, menjadi hak PKS.

Setelah dikonfirmasi ke beberapa internal Gerindra seperti Pak Fadli Zon dan Pak Ahmad Muzani, memang benar jatahnya PKS. Jadi, sebenarnya sudah selesai lewat rujukan itu.

Tapi, masih ada saja pandangan bahwa kursi wagub itu untuk Taufik...
Kalau pandangan itu untuk Pak Taufik dan seterusnya, saya yakin Pak Taufik sudah mendengar arahan dari Pak Prabowo. Tapi, orang berpandan­gan dan memiliki pendapat, silakan saja, tidak apa-apa. Kalau merujuk pada sejarahnya, ya begitu.

Apakah Anda menyesalkan usu­lan Ketua Fraksi PKB?
Kalau ada yang berpendapat, sila­kan saja. Tapi faktanya, komitmen Pak Prabowo seperti itu. Apalagi, pernyataan itu beberapa kali dis­ampaikan pimpinan Gerindra. Saya ingat beberapa hari lalu statemen dari Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Pak Muhammad Syarif, wagub DKI sudah selesai, jatah PKS.

Maka, proses-proses yang dijalani selama ini, seperti uji kepatutan dan kelayakan, surat (kesepakatan penunjukan wagub DKI antara PKS dan Gerindra) sudah dikirim ke Pak Gubernur Anies Baswedan. Surat itu, ditandatangani pimpinan kedua partai. Baik tingkat pusat maupun DKI.

Siapa saja yang tanda tangan?
Yang tanda tangan, pimpinan Partai Gerindra DKI Pak Taufik dan saya sebagai Ketua DPW PKS DKI, serta Pak Agung Yulianto sebagai Sekertaris PKS DKI. Pun ada tanda tangan pimpinan partai PKS dan Gerindra.

Artinya, dari surat yang sudah dikirim itu, apa yang diusulkan PKB menjadi kurang tepat. Surat tersebut sudah dikirim ke Gubernur. Gubernur pun sudah bersurat ke DPRD pada Senin (4/3).

Apakah Anda menilai, pandan­gan Ketua Fraksi PKB itu bentuk penolakan terhadap dua nama yang disodorkan PKS?
Menurut pandangan kami, itu hanya pendapat mereka saja. Sebab, sebagaimana kita ketahui, tiga kan­didat sebelumnya, Agung Yulianto, Abdurrahman Suhaimi dan Ahmad Syaikhu sudah bersilaturahmi secara bergantian ke fraksi-fraksi, termasuk juga Fraksi PKB. Menurut pandan­gan kami, itu bagian dari dinamika, tidak apa-apa. Kami tetap optimistis semuanya selesai.

Bagaimana pandangan Anda terhadap M Taufik. Bukankah dia juga sempat mempunyai keinginan menjadi wagub DKI?
Saya berhubungan baik dengan Pak Taufik, meskipun tidak dekat sekali. Kami percaya, Pak Taufik dan rekan-rekan Gerindra komitmen. Sebab, ini bagian dari perintah pimpinan Gerindra, Pak Prabowo.

Kami lihat Pak Taufik tanda tangan juga. Kami melihat upaya mewujud­kan komitmen. Sebagaimana tradisi di PKS juga yang akan kami jaga dan kami realisasikan. Kami optimal, bahkan secara khusus Presiden PKS Pak Sohibul Iman memberikan arahan kepada seluruh kader, simpatisan agar totalitas memenangkan Prabowo-Sandi.

Di surat kesepakatan antara PKS dan Gerindra, apakah isinya segera diparipurnakan sebelum Pemilu 2019?
Kalau itu memang tidak ada. Sebenarnya kesepakatan itu, kalau melihat komitmen awal, sudah dilaku­kan beberapa bulan lalu. Tapi kalau ditanya PKS seperti apa maunya, kami ingin segera dari dulu malah.

Kenapa begitu?
Ini demi kebaikan warga Jakarta. Karena normalnya, gubernur ada wagubnya, agar tugas-tugas gu­bernur jadi terbantu. Sebab ini kan kepentingan besar, bukan sekadar kepentin­gan partai. Makanya, kami sebagai partai pengusung akan memperkuat posisi wagub, untuk tagline saat Pilkada, 'Menjadikan Jakarta Maju Kotanya Bahagia Warganya'.

Mudah-mudahan, den­gan adanya wagub peng­ganti Bang Sandi, jadi mu­dah terealisasi. Apalagi, tradisi di PKS berkhidmat untuk rakyat. Memimpinnya bukan memimpin konstituenpartai saja, tapi warga Jakarta. Misinya itu, intinya de­mi kebaikan warga Jakarta.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menyatakan, dua nama yang disodorkan PKS, belum tentu terpilih. Lalu, ada statemen M Taufik, jika ditolak DPRD, maka Gerindra dan PKS berdiskusi lagi...
Kami meyakini, Insyaallah dari dua itu akan dipilih salah satunya, selesailah. Tidak ditolak, terus balik lagi dari awal. Kapan selesainya kalau begitu. Sekarang saja kekosongan su­dah enam bulan lebih. Kami percaya, semua pemangku DPRD DKI, ter­masuk Mas Pras pasti berpikir semua ini demi keinginan warga DKI agar urusan wagub ini selesai. Masing-masing memberikan kontribusi untuk DKI Jakarta.

Upaya apa agar dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS segera diparipurnakan?
Kami sudah komunikasi dengan teman-teman fraksi di DPRD DKI. Kemudian, melalui kawan-kawan kami di internal Fraksi PKS agar komunikasi dengan semua fraksi lebih intensif. Juga, mendengar harapan-harapan semua fraksi apa. Kami yakin, komunikasi bagus dan intensif akan membangun kesepa­haman, sehingga relatif proses dan sampai pada penetapan wagub baru, mudah-mudahan lebih lancar.

Komunikasi dengan Mas Pras juga pernah. Kami pernah silaturahmi ke rumah beliau. Walaupun berbeda partai, kami yakin pertimbangannya untuk kepentingan Jakarta. Tidak mungkin Jakarta yang besar ini hanya diurus partai pengusung. Artinya, se­mua sadar mau membantu kemajuan Jakarta. ***