Hatta Ali: Pak Suhadi Lama Dampingi Pak Artidjo, Saya Yakin Concern Pada Kasus Korupsi

Lantas Apakah pengganti Artidjo juga akan concern da­lam pemberantasan korupsi juga? Dan bagaimana pula ren­cana kerja MA untuk tahun ini? Berikut penuturan Ketua MA Hatta Ali:

Penilaian Anda terhadap pengganti Artidjo yang baru dilantik?
Semoga kedua pejabat yang baru saja diambil sumpah dan dilantik, yaitu Pak Suhadi se­bagai Ketua Muda Pidana, dan Pak Burhan sebagai Ketua Muda Militer mudah-mudahan lang­sung dapat bekerja. Saya yakin pasti mereka akan bekerja keras, karena ini sudah di pengujung tahun, di mana MA punya target penyelesaian perkara dengan jumlah di bawah tahun lalu. Tahun lalu ada 1.388 sisa perkara, dan jumlah tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah MA. Tahun ini kami coba di bawah 1.388 perkara itulah.

Kepada keduanya, saya juga menekan pada waktu mengerja­kan SK-nya, supaya menjunjung tinggi integritas, memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara cepat, selain itu tugasi memberikan pembinaan pada pengendalian-pengadilan ting­kat bawahan. Inilah tugas berat yang akan beliau-beliau emban, di dalam pelaksanan MA ke depannya.

Jumlah 1.388 perkara un­tuk kamar pidana saja atau seluruhnya?
Jumlah 1.388 sisa perkara tahun lalu adalah seluruh kamar. Saya meminta kepada seluruh hakim, supaya serius di dalam menyelesaikan perkara. Sebab kalau tidak menurun, maka tidak ada perkembangan.

Dulu kan Pak Artijo be­gitu consern dengan kasus korupsi. Hakim yang baru ini bagaimana?
Saya kira iya, karena Pak Suhadi sudah lama mendampingi Pak Artidjo, baik di dalam penyelesaian tindak pidana korupsi (tipikor), maupun di dalam rekrutmen hakim ad hoc. Termasuk dalam pelatihan-pelatihan hakim tipikor, Pak Suhadi yang selalu mendampingi. Jadi saya yakin, Pak Suhadi di dalam jabatan ini langsung, karena Pak Tijo sering didampingi Pak Suhadi.

Sekarang ada tugas pembi­naan untuk hakim?
Dulu juga ada. Kan seluruh pimpinan kalau turun bersa­maan sekaligus, baik mulai dari ketua, wakil ketua, sampai ketua kamar MA, dan pejabat eselon 1. Tanggal 21 Oktober 2018 itu kami ke Manado, untuk meres­mikan 85 pengadilan baru, dari 3 lingkungan pengadilan, yaitu peradilan agama, umum, dan TUN. Selain itu kami juga ada­kan meresmikan pengadilan di provinsi paling utara Indonesia, yaitu di Kota Malongane yang merupakan kabupeten Talau yang berbatasan langsung denganFilipina. Kenapa kami di sana? Karena ini punya nilai strategis untuk menunjukan bahwa kami mendekatkan diri demi keadilan. Sengaja di ujung itu kan terjauh di utara, itu berdekatan dengan Miangas, yang sering disebut Pak Jokowi. Di sana kami tidak menginap karena kesulitan mencari hotel, jadi kami pergi-pulang. Tapi yang kami kejar nilai strategisnya, bahwa kami tunjukkan pemerintah, dalam hal ini lembaga yudikatif memiliki perhatian yang besar kepada para pencari keadilan. Buktinya kami resmikan. Jadinya nilai strateginya sangat tinggi.

Memang hakim dan in­frastrukturnya sudah siap?
Untuk 85 pengadilan baru itu semua pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisiknya nanti oleh MA. Sedangkan untuk sumber daya manusianya, kami sudah melakukan promosi dan advokasi, jadi nanti daerah yang banyak hakimnya kami krim ke pengadilan yang baru itu. Termasuk paniteranya, termasuk sekretariatnya, dan tenaga-tenaga honor. Beberapa daerah telah menyatakan kesanggupan mem­bantu tenaga honor.

Jadi itu simbolis dulu?
Simbolis untuk 85 pengadilan. Tapi kami mengundang para ketua pengadilan, yang nantinya akan dipindahkan ke pengadilan baru, supaya ikut ke sana me­nyaksikan peresmian.

Kalau hakim yang baru nanti ini kan, masih berlangsung paling tidak kurang lebih dua tahun lagi, baru bisa diangkat jadi hakim.

Anggarannya bagaimana?
Kalau anggaran memang be­lum cukup, kami tidak akan berani melakukannya, sampai kapanpun tidak berani. Jadi kami laksanakan dulu, sambil kami mohon supaya anggarannya ditingkatkan, untuk membiayai 85 pengadilan yang baru ini. Jadi tanggal 22, pengadilan yang baru sudah melaksanakan operasional.

Pengadilannya ada di mana saja?
Di daerah timur, di daerah Riau, di Sumatera, pokoknya di semua pulau ada, dan tersebar seluruh Indonesia. Untuk yang kota besar paling pengadilan TUN, yang baru itu di Bangka Belitung. Ada dua ya, yang kedua itu di Gorontalo. Itu penga­dilan TUN, karena TUN adanya hanya di tingkat provinsi. Tapi 85 pengadilan itu di pelosok semua. ***