"Artinya pemerintah ingin menyelesaikan dengan tuntas program infrastruktur di lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi," kata anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, Minggu (19/8).
Misbakhun juga mengapresiasi pemerintah yang tak memangkas program-program prorakyat meski harus menyusun RAPBN dengan penuh hati-hati. Dalam pandangannya, pemerintah justru sangat serius melanjutkan beragam program prorakyat yang sangat bermanfaat.
Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu lantas membeberkan usul pemerintah dalam RAPBN 2019 untuk menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Bidikmisi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, program-program itu menunjukkan keseriusan pemerintah meningkatkan dan harkat martabat masyarakat, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) serta menekan angka kemiskinan.
"Sangat kelihatan kesinambungan pemerintah dalam berpihak kepada 40 persen masyarakat kecil yang memang harus diangkat derajat kehidupannya," tutur Misbakhun.
Misbakhun komitmen membantu pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang kredibel. Menurutnya, kredibilitas APBN sangat penting untuk menjaga perekonomian nasional ke depan.
Presiden Jokowi telah menyerahkan RAPBN 2019 senilai Rp 2.439,7 triliun beserta nota keuangannya ke DPR, dengan menyodorkan sejumlah proyeksi ekonomi untuk tahun depan.
Salah satu proyeksi dalam RAPBN 2019 adalah kurs dolar Amerika Serikat (USD) yang dipatok di angka Rp 14.400. Angka itu lebih tinggi ketimbang asumsi makro APBN 2018 yang mematok kurs dolar AS setara Rp 13.400.
Sedangkan proyeksi defisit di RAPBN 2019 sebesar 1,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dibandingkan defisit fiskal tahun ini di angka 2,21 persen.
Menurut Misbakhun, pemerintah tampak sangat berhati-hati dalam menyusun RAPBN 2019.
“RAPBN ini menunjukkan pemerintah berhati-hati meski volumenya dinaikkan. Saya melihatnya sebagai itikad pemerintah menjaga kesinambungan program-program prorakyat,†ujar legislator Golkar yang gigih membela kebijakan Presiden Jokowi itu.
[jto]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Keseriusan pemerintahan Jokowi menggarap infrastruktur dengan mengalokasikan dana Rp 420 triliun dalam RAPBN 2019 pantas diapresiasi. Apalagi ada celah fiskal lebih lebar bagi pemerintah pada tahun depan untuk menggarap infrastruktur. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: