Yusril Ihza Mahendra: Secara Hukum Peluang Saya Maju Capres Tertutup, Tekad Saya PBB Masuk Senayan

Apa tanggapan Anda den­gan keputusan ini?
Kita melihat bahwa dengan KPU tidak mengajukan banding dengan keputusan Bawaslu, pa­dahal meskipun mereka (KPU) mengajukan banding, kami siap saja menghadapi di pengadilan.

Apalagi bukti-bukti yang dis­ampaikan oleh Bawaslu itu belum seberapa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi kalau dibawa ke PTUN, itu kan mereka yang mengajukan banding, kita yang akan menang­gapi gugatan mereka.

Tapi kami meyakini bahwa posi­si kami lebih baiklah daripada mer­eka dan kami yakin bahwa putusan PTUN justru akan memperkuat putusan Bawaslu. Itu mungkin se­babnya mereka tidak mengajukan banding ke pengadilan.

Apa saja sih yang Anda lakukan hingga akhirnya KPU meloloskan PBB begitu saja?
Sebenarnya KPU itu harus bekerja objektif, harus terlepas dari segala kemungkinan adanya tekanan dari pihak lain, inter­vensi dari pihak-pihak lain, ya memang ini sesuatu yang sangat sulit untuk dibuktikan.

Namun di dunia politik itu bisa saja terjadi. Orang tahu saya orang partai ini, ada juga yang mengkhawatirkan saya. Mungkin karena sikap saya yang kritis. Tetapi memang ada kekhawatiran juga bahwa PBB ini kan partai Islam yang nasionalis dan moderat.

Dari dulu kan memang kekua­tan seperti (PBB) ini tidak dike­hendaki ada di Indonesia, jadi kepentingan orang asing, kepent­ingan orang sekuler tidak begitu happy dengan keberadaan kita. Padahal orang-orang kayak kita ini pada zaman kolonial kami ini memiliki pemikiran barat tetapi punya komitmen terhadap Islam. Kemarin juga seperti yang dis­ampaikan oleh KH Agil Siradj menetralisir semua.

Bahwa PBB ini bukanlah gerakan radikal, namun PBB ini adalah Islam moderat dan asetnya umat Islam dan harus dijaga. Mungkin kalau orang lain yang ngomong kan biasa saja, tapi karena yang ngomong ini adalah KH Said Agil tentu berbeda.

Selain itu apa lagi...
Selanjutnya itu adalah soal ke­jujuran. Karena persepsi antara KPU pusat dan daerah itu tidak sama. Orang-orang KPU ini kan menilai bahwa Indonesia ini sama seperti Jakarta semua, padahal kan berbeda-beda, misal di Papua. Kalau kita boleh bi­cara, sebenarnya semua partai itu tidak ada yang lolos, ada saja kekurangannya kalau dicari-cari. Apalagi partai-partai baru. Kami di Manokrawi Selatan ada dua anggota DPRD. Dua kali kami mengalami seperti ini. Jadi wajar kami berpikir kenapa sepertinya KPU ini memiliki sentimen luar biasa.

Menjelang Pemilu 2019 apa saja strategi yang akan dilaku­kan PBB untuk memenangkan pemilu?
Kemarin kami langsung be­rangkat ke Jambi untuk melaku­kan konsolidasi partai sampai ke tingkat bawah, untuk proses pendaftaran caleg terus berjalan supaya tidak terpengaruh dengan perkara yang sedang berlang­sung. Jadi meskipun kemarin sudah menguras tenaga dan pikiran, ada hikmahnya juga di balik itu semua. Kenyataannya sosialisasi PBB jadi meluas juga.

Anda sendiri akan kem­bali mengajukan diri sebagai capres atau cawapres?
Sebenarnya sejak lama ka­mi sudah berpikir seperti itu kembali, makanya kemarin itu kami menguji kembali presi­dential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun tidak diperiksa dengan alasan pasal yang sama sudah diuji oleh Partai Idaman, jadi tidak bisa diuji lagi. Padahal argumen yang sudah saya susun sedemikian rupa ya, mungkin bisa mema­tahkan argumen yang lain. Itu artinya bahwa secara hukum buat saya untuk maju lagi sudah tertutup.

Karena sekarang ini memakai presidential threshold namun harus tetap memakai hasil pemi­lu 2014, ini kan merusak sistem. Jadi sekarang kita capai-capai dapat kursi banyak tapi baru dipakai di pemilu nanti di tahun 2024. Saya sih menerima saja kenyataan ini, saya selalu kalah dari orang, saya selalu dika­lahkan orang lain melalui me­kanisme, melalui sistem. Saya pikir, saya ini idealis melakukan untuk negara ini. Berpikir secara negarawan bahwa itu fair, tetapi orang lain membuat aturan hanya untuk menguntungkan dirinya.

Dengan sistem seperti seka­rang ini apakah Anda masih punya peluang nyapres?
Menurut saya dengan sistem yang sekarang ini hanya akan dua kemungkinan, Joko Widodo calon tunggal atau kembali mengulang melawan Prabowo Subianto, kalau dibilang ada poros ketiga sepertinya kecil kemungkinan bisa jadi. Kalau sudah seperti itu, pintu untuk saya maju sudah tertutup.

Saya ingat waktu saya ingin maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, saya tidak punya kursi di DPRD DKI Jakarta sehingga saya harus meminjam kendaraan partai lain dan partai-partai itu ketakutan kepada saya. Bahkan ada salah satu partai mengatakan, kalau Pak Yusril menang nanti, PBB ini akan besar di Jakarta, partai kita ha­bis. Ada salah satu ketua partai lain yang mengatakan kepada saya kalau Pak Yusril maju dan menang, nanti Pak Yusril akan maju menjadi calon presiden dan akan menjadi lawan saya. Jadi, sejak itu saya berkesimpulan bahwa dalam politik ini kita tidak bisa meminjam kendaraan politik orang lain. Kalau kita mengharapkan dalam politik ada balas budi, itu tidak ada.

Terus apa dong strategi yang akan dilakukan untuk memb­esarkan PBB?
Jadi tugas saya adalah me­masukan kembali PBB ke dalam fraksi. Tunjukan bahwa kami ini berpikir positif untuk bangsa dan negara. Ada kemungkinan saya akan maju menjadi calon anggota DPR, walaupun bagi saya pribadi tidak ada gunanya. Tetapi saya ingin maju supaya partai ini ada dukungan, mung­kin nanti akan ada fraksi di DPR. Jadi fraksi itu yang akan men­dorong perubahan baik untuk kedepannya. Paling tidak saya mengingatkan mengurus negara ini dengan cara yang benar tidak saja dalam krisis seperti ini, na­mun bangsa ini secara mandiri. Semua jatuh ke tangan asing, semua impor, utang bejibun, ini mengerikan. Sebab saya melihat negara ini dalam keadaan yang sangat critical ya. Utang sudah meroket, bukan ekonominya yang meroket, itu berat sekali.

Sekarang tugas saya membesarkan PBB saja, jadi secara realistis saja, kasak kusuk saya akan menjadi calon presiden atau cawapres, saya anggap sudah tertutup. Oh ada orang yang mengajak saya jadi wakil presiden, oh saya tidak harap-harap itu, itu hal yang tidak mungkin.

Memang sistem yang ada ini lebih menguntungkan untuk mereka yang berkuasa sekarang. Praktis Undang-Undang Pilpres sekarang kan hanya membuat Jokowi menjadi calon tunggal. Untuk mengulang Pemilu 2014 itu kan Prabowo Subianto par­tainya harus sama dengan tahun 2014, kalau misalnya satu saja mundur dari koalisi itu, maka otomatis Prabowo Subianto tidak akan maju. Jadi Jokowi calon tunggal.

Apalagi PDI-Perjuangan seka­rang ini sedang mencoba-coba untuk merayu Prabowo supa­ya mau menjadi cawapresnya Jokowi, jadi nanti hanya ada calon tunggal. Meskipun begitu, calon tunggal akan menghadapi kotak kosong juga kan. Apakah nanti PBB akan mendukung kotak kosong. Namun itu sebe­narnya berbahaya juga. Jadi negara kalau diurus oleh orang-orang yang tidak paham betul, nanti akan terperosok pada krisis konstitusional. ***