Sudirman Said: Tim Sinkronisasi Bekerja Ad Hoc, Selanjutnya Kegiatan Gubernur Dibantu SKPD Dan Birokrat Pemprov DKI

Pembahasan tersebut rencananya akan berlangsung hingga 24 Mei. Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Saefullah, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati. Berikut pemaparan Ketua Tim Sinkronisasi, Sudirman Said soal pembahasan tersebut;

Apa saja yang dibahas da­lam pertemuan beberapa hari ini?
Yang dibahas intinya adalah tiga item. Nomor satu, syukur-syukur kita bisa ikut 'mewarnai' pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2017.

Bukankah pembahasan RAPBD 2017 masih menjadi tanggung jawab incumbent?
Kami paham RAPBDP 2017 itu disusun dasarnya adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) peri­ode yang lalu. Jadi memang bukan merupakan target utama. Kalau memang tidak memung­kinkan, tidak apa-apa.

Nanti kalau bisa masuk, saya sih membayangkan di awal kegiatannya kan Pak Gubernur dan Wagub terpilih akan lebih banyak berkomunikasi melihat regulasi yang ada, jadi bukan sesuatu yang terburu-buru.

Jadi beliau kan bekerja lima tahun lamanya, sepanjang apa-apa yang menjadi program yang dijanjikan kepada publik bisa dimasukkan ke dalam rancan­gan ke depan kita sudah cukup baik lah.

Apa item selanjutnya?
Yang kedua, kami ingin mem­beri masukan saat penyusunan RAPBD tahun 2018. Dengan demikian, Anies-Sandi bisa mengetahui program kerja apa saja yang akan dikerjakan nantinya ketika memimpin Ibu Kota.

Item terakhir?
Kemudian ketiga, kami in­gin memberi masukan bagi penyusunan RPJMD 2018-2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 kan mengamanatkan agar pimpi­nan daerah yang baru dipilih, bisa ikut dalam pembahasan RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun depan.

Selain tiga item itu tidak ada lagi yang dibahas?
Ada. Kami juga kan ingin mendapat informasi soal ba­gaimana struktur SKPD, siapa melapor kepada siapa, dalam artian struktur, kemudian fungsi-fungsinya bagaimana. Kemudian bagaimana situasi keuangan daerah, bagaimana suasana po­tensi penerimaan, dan sebagain­ya. Termasuk item-item yang menjadi perhatian masyarakat, umpamanya soal infrastruktur, soal MRT, soal reklamasi, dan lain sebagainya. Kami ingin mendapat update dari pihak pemprov untuk disinkronkan dengan visi atau policy dari gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti. Sehingga begitu beliau datang, masuk ke dalam sistem ini sudah lebih nyaman dari sisi pengetahuan dari infor­masi di dalam.

Untuk program yang menjadi janji kampanye bagaimana?
Itu juga akan kami bahas untuk disinkronkan ke dalam format yang sudah disiapkan oleh Bu Tuti dan kawan-kawan. Tim sinkronisasi sudah merinci dari 23 janji kampanye menjadi 154 program, dan dirinci lagi menjadi 473 kegiatan. Ini yang bakal jadi bahan utama, ketika kami memberikan masukan ke­pada Bu Tuti.

Program apa yang menjadi prioritas?
Pada dua bulan awal, Anies-Sandi akan berkonsentrasi mengerjakan program yang ser­ing dibicarakan publik, misalnya program Ok Oce, kemudian program DP 0 rupiah.

Ketika Anies - Sandi sudah resmi menjabat, apakah Tim Sinkronisasi ini akan terus bekerja membantu mereka?
Sering ditanya apakah tim ini akan mengikuti gubernur sampai selesai bertugas? Jawabannya adalah tidak, ini tim ad hoc yang bekerja membantu Pak Gubernur dan Wagub sampai pelanti­kan. Karena tim bersifat ad hoc, ketika gubernur-wagub dilantik, tugas tim sinkronisasi selesai.

Selanjutnya kegiatan guber­nur dibantu SKPD dan birokrat di lingkungan Pemprov DKI. Karena itu, tidak bisa disebut tim transisi karena tidak ada transisi. Berbeda dengan pilpres, karena seluruh kabinet itu kan berganti. Ini kan birokrasi akan jalan terus. ***