Irjen Paulus Waterpauw: Ada Kelompok Dompleng Demo Freeport, Ujung-ujungnya Minta Referendum...

Paulus memastikan saat ini kondisi Papua khususnya di daerah sekitar operasional PT Freeport Indonesia sudah kon­dusif. Berikut penjelasannya;

Keamanan di sekitar Freeport saat ini seperti apa?
Oh aman kalau saat ini. Semuanya terkendali, namun kemarin kita ada penamba­han sedikit untuk satuan tugas pengamanan. Ada satuan-satuan dari Mabes Polri, Brimob teru­tama yang back up kita.

Keperluannya untuk apa satgas tambahan dari Mabes Polri itu?
Kemarin kan memang kita tambahkan untuk pilkada khususnya, dan sekarang untuk penebalan keamanan di Freeport. Itu satgas biasa dari Brimob.

Jumlahnya ada berapa?
Ada sekitar tiga kompi.

Sekarang apa masih ada aksi demonstrasi di Freeport?
Kondisi aman, tapi memang ada pro-kontra antara pendemo ya. Ada yang ingin ditutup, ada yang ingin meminta perhatikan hak kami, menuntut rumah dan sebagainya. Namun saya rasa keputusan Pak Menteri (Energi dan Sumber Daya Mineral) ke­marin, itu cukup melegakan.

Anda sendiri hingga kini apa sudah melakukan pertemuan dengan petinggi PT Freeport Indonesia terkait adanya an­caman itu?
Ya saya juga sudah berbicara kepada beberapa manajemen PT. Freeport, termasuk duta besar Amerika Serikat yang waktu itu datang.

Apa yang dibahas?
Kala itu saya sampaikan, PT Freeport memang sudah cukup tahu detailnya sejak mereka beroperasi di Papua. Ya sekarang pemerintah punya kebijakan itu ya harus diikuti. Menurut saya Freeport sudah cukup. Saya kan dulu Kapolres di Freeport. Mereka nggak bisa kalau seperti itu, pemerintah punya prinsip.

Lantas saat ini eskalasi politik di Papua sudah seperti apa?
Menurun, tapi memang nggak apa-apa. Justru malah seka­rang yang sering demo itu di Jayapura. Tapi sudah ada kel­ompok-kelompok yang ikut di dalamnya, kita sudah memberi­kan label saja.

Kelompok mana itu yang bermain?
Ya kelompok sebagai pemicu dan pendompleng. Nanti ujung-ujungnya meminta referendum, perilaku zaman dulu. Itu kan dari dulu aspirasinya seperti itu.

Jadi mereka menyusup da­lam gerakan anti-Freeport begitu?
Iya, karena sekarang mereka minta izin (demo) tidak kita berikan, sehingga mereka memakai cara-cara mendom­pleng seperti ini. Kemarin kan saya mengarahkan agar mereka diberikan ruang tapi kenyataan­nya ketahuan, ada pihak-pihak di belakangnya. Tidak bisa, tidak diizinkan. Artinya kita mau real­istis kan, orang yang punya hak suara dan berpendapat tapi kalau ternyata mereka ada bungkusan untuk sebuah upaya melawan negara ya nggak boleh dong. Tapi kan kita sudah kasih hak mereka, namun kan tetap ada kewajiban, kemudian juga ada sanksi. Negara ini kan diatur sedemikian rupa.

Terkait gelaran pilkada di Papua sejauh ini bagaimana?
Aman sekali.

Tak ada kericuhan sama sekali begitu..
Ada, tapi itu hanya di Intan Jaya saja. Itu pun sepertinya dimainkan oleh petahana.

Apa ada korban dari kericu­han itu?
Ada korban tapi sudah bisa di­atasi. Sekarang putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan, mudah-mudahan yang kemarin menang tetap menang, jangan sampai berubah, itu kan harapan kita. Tapi pada prinsip­nya aman, karena daerah yang lain semua aman. Intan Jaya sebenarnya juga aman, hanya saja sebelum 20 menit sebelum pleno KPUD.

Memangnya apa yang ter­jadi sebelum pleno?
Petahana datang dia memerintahkan KPU untuk membawa surat suara itu. Jadinya ribut di situ.

Kok bisa terjadi seperti itu?
Ya maklumlah. Semua kan punya kepentingan untuk itu, tapi ya seharusnya tidak sampai ribut. Tapi semuanya sudah kita periksa. Yang jadi pemicu, yang melalukan kekerasan, yang melakukan membakar.

Berapa orang yang diper­iksa dalam kasus itu?
Ya ada sekitar 60 orang yang kita proses. ***