Jenderal Tito Karnavian: Kami Punya Bukti Untuk Lakukan Penahanan, Kalau Mau Tahu Tunggu Sidangnya Saja

 
Beberapa tokoh yang ditang­kap atas tuduhan makar terbilang berusia sepuh. Mereka ada­lah; kakak kandung Megawati Soekarnoputri Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, dan Sri Bintang Pamungkas.

Anggota DPR sangsi tokoh sepuh itu sanggup berbuat ma­kar. Asumsi itu langsung diban­tah Jenderal Tito.

"Mereka enggak harus turun langsung dobrak pagar DPR. Tapi bisa dilakukan dengan melakukan setting, desain kegia­tan. Justru yang senior yang bisa. Pengalaman. Tidak harus fisik bagus dan usia muda. Makin usia, makin matang bergerak dengan taktik lapangan," ujar Jenderal Tito saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, kemarin. Berikut penuturan Jenderal Tito;

Banyak pihak yang heran, dengan penangkapan yang dilakukan tepat sebelum aksi 212?
Karena kami tidak ingin ada pihak lain yang mengganggu ke­sucian ibadah di Monas. Agenda satu hari itu harus betul-betul tidak ada insiden kekacauan. Kalau kacau, yang buruk adalah agama Islam. Niat baik untuk ibadah juga bisa terganggu.

Tapi kan bisa dilakukan sehari sebelumnya?
Bila penangkapan dilakukan 1 atau 2 hari sebelum aksi di Monas, tidak tertutup kemung­kinan isu yang berkembang bisa membalik keadaan. Kalau sehari sebelumnya dilakukan pen­angkapan, kami khawatir akan dipelintir. Nanti keluar di media sosial, seolah-olah penangkapan itu merupakan bentuk penggem­bosan terhadap aksi umat Islam. Padahal itu hanya penegakan hukum seperti lainnya.

Tapi apa penangkapannya memang harus dilakukan pada waktu subuh?
Iya. Tujuannya untuk mence­gah isu terkait penangkapan berkembang lebih luas. Kita sama â€" sama tahu sendiri, bagaimana dasyatnya pengaruh media sosial saat ini. Dengan ditangkap pada pagi hari, waktu yang tersedia akan sedikit bagi pengembangan isu penangkapan di masyarakat.

Sepengetahuan anda, orang-orang yang diduga akan melakukan makar ini memang memiliki agenda apa saat 2 Desember kemarin?
Berdasarkan penyelidikan intelijen kami, mereka diduga berencana untuk menggunakan massa yang hadir dalam aksi 212 itu untuk memaksa menduduki gedung DPR/MPR. Pemanfaatan massa itu dilakukan dengan tu­juan memaksa diselenggarakan sidang istimewa, dan menjatuh­kan pemerintahan yang sah. Rencana mendompleng aksi di Monas itu telah berlangsung dengan intens.

Banyak kalangan menilai itu bukan makar, tapi bagian dari kritik terhadap pemerintah?
Tentu kritik kepada pemerin­tah bukan tabu dan itu diperbo­lehkan secara hukum. Silakan mengkritik dengan menyam­paikan aspirasinya ke parlemen. Tapi, menduduki parlemen, apapun alasannya, adalah inkon­stitusional. Makanya sebagai pihak yang bertugas menjaga kamtibmas, kami mengambil tindakan pencegahan. Makanya jauh-jauh hari saya juga menye­but ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam.

Bukankah dugaan akan berbuat makar itu awalnya ditujukan kepada pihak yang terlibat aksi, dalam hal ini GNPF-MUI?
Tidak, itu kesalahpahaman. Maksud pernyataan saya itu sebetulnya mau memperingat­kan kepada kelompok yang diduga berniat melakukan ma­kar, kami tahu anda, kira-kira begitu, tolong hentikan, jangan manfatkan massa GNPF yang murni ingin proses hukum terh­adap saudara Basuki. Polri komit untuk proses hukum itu sudah kita buktikan.

Dalam penangkapan yang terjadi Jum’at lalu kan terda­pat beberapa purnawirawan TNI. Apakah polri memang sudah menargetkan pur­nawirawan?
Kami menghargai dan tidak pernah mentarget. Anggapan itu sangat tidak bisa dipertanggung­jawabkan. Ini murni persoalan hukum. Penangkapan terse­but kami lalukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hanya saja, latar belakang tidak bisa menghalangi dalam melaku­kan penegakan hukum.

Ada pihak yang menggap polisi bertindak seenaknya dengan menuduh mereka berniat makar, padahal tidak memiliki bukti. Tanggapan anda?
Kami sudah punya cukup bukti untuk melakukan penah­anan. Kalau mau tahu buktinya apa, nanti tunggu saja sidang­nya, pasti akan menarik banyak pihak.

Dari orang â€" orang yang ditangkap Jum’at kemarin, kan tidak semuanya ditahan. Itu kenapa?
Dari delapan ini, ada juga yang tidak ditahan karena ada berbagai pertimbangan dari penyidik, salah satunya masalah kesehatan, seperti yang dialami Bu Rachmawati.

Tensinya naik, dibawa ke rumah sakit, sehingga pemeriksaannya ditunda. ***