Kami sangat berterima kasih dan menghargai kemurahan hati belas-kasih pemerintah kota Jaksel sehingga berkenan menunda tindakan penggusuran rakyat. Kami sadar bahwa penundaan penggusuran tersebut bukan sesuatu yang mudah dilakukan bagi pemkot Jaksel, sebab penggusuran kawasan Bukit Duri merupakan bagian vital dari program pembangunan skala besar menormalisasikan sungai Ciliwung sebagai bagian dari semangat pembangunan infa struktur secara nasional yang digemakan oleh Presiden Jokowi.
Kami sangat menghargai sikap kearifan Pemkot Jaksel yang senantiasa menyadari bahwa sehebat-hebatnya sebuah program pembangunan tetaplah merupakan ciptaan manusia sementara sesahaja-sahajanya manusia tetaplah merupakan ciptaan Tuhan. Maka Pemkot Jaksel berani meletakkan kepentingan manusia di atas kepentingan pembangunan, bukan sebaliknya.
Tampaknya Pemkot Jaksel juga bukan penganut paham utilitarianisme yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan termasuk menghalalkan pengorbanan apa pun termasuk manusia demi mencapai tujuan pembangunan. Tampaknya Pemkot Jaksel lebih menganut mazhab Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati PBB sebagai pedoman pembangunan planet bumi abad XXI.
Pembangunan Berkelanjutan meyakini bahwa pembangunan dapat dilaksanakan tanpa harus mengorbankan lingkungan hidup, sosial, budaya apalagi manusia. Pengorbanan lingkungan bukan keniscayaan pembangunan. Terbukti pula Pemkot Jaksel bukan hanya menghayati asas kemanusiaan adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sekadar hafalan namun secara nyata mengejajawantahkannya sebagai pedoman pembangunan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat.
Jelas , Pemkot Jaksel berpihak ke wong cilik. Dengan menunda penggusuran Bukit Duri yang sebenarnya sudah resmi dijadwalkan wajib dilaksanakan setelah Idul Adha, maka terbukti bahwa Pemkot Jaksel bukan saja taat hukum namun juga taat moral dan taat budi pekerti berdasar keyakinan bahwa di atas hukum masih ada moral dan budi pekerti.
Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mahfud MD, DR. HS Dillon, Yayasan Kemanusiaan Buddha Tzuchi, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno , Dr. Moeldoko Prof. Dr. Hendrawan Supratikno mewakili Fraksi PDIP di DPR, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Wagub Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Menteri Hukum dan HAM Dr. Yasonna H. Laoly , Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, Presiden Jokowi yang telah berkenan menerima laporan kami mengenai ratapan derita rakyat yang sedang dicengkeram rasa cemas akan digusur.
Dan tentu saja, kami memanjatkan doa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang senantiasa melimpahkan Anugerah Rahmat, Berkah dan KurniaNya kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia. AMIN.
[***]
Penulis adalah Pembelajar Makna Kemanusiaan
BERITA TERKAIT: