Penggusuran Warga Miskin Cina Benteng

Beliau mengirimkan berita RMOL, 21 April 2010 tentang Forum Warga Miskin Cina Benteng mengadukan nasibnya ke Komisi III DPR RI. Mereka mempermasalahkan alasan pemerintah daerah menggusur tempat tinggal mereka di utara kota Tangerang, di wilayah Sewan dan Kampung Melayu. "Awalnya pada 13 April 2010 akan digusur 3 RW, 8 RT, namun kami warga lakukan perlawanan. Sehingga hanya dua rumah yang sempat digusur," ungkap ketua Forum Warga Miskin Cina Benteng, Edi Lim di hadapan komisi III DPR RI pada Rabu siang (21/4).

Menurut warga, seperti disampaikan Lim, alasan-alasan yang diajukan pemerintah daerah setempat, salah satunya keberadaan warga yang dituding menyebabkan banjir, tidak masuk akal. "Juga sudah ada analisis dari Universitas Indonesia yang membuktikan bahwa keberadaan kami tidak menyebabkan banjir," ungkapnya.
Tuntutan warga setempat adalah tetap berada di lahan 10 hektar lebih yang telah puluhan tahun mereka tempati. "Bila untuk alasan keindahan, kami bersedia menata ulang kampung kami," tegas Edi.

Rencananya, 27 April mendatang pihak pemerintah daerah setempat akan kembali melakukan eksekusi penggusuran. Pemerintah daerah setempat menuduh warga Cina Benteng yang berjumlah 350 kepala keluarga tersebut menduduki tanah secara ilegal, mengganggu keindahan kota, hingga menyebabkan banjir. Bahkan pemerintah menyatakan warga Cina Benteng tidak berhak meminta ganti rugi apapun maupun relokasi. Komisi III menanggapi serius aspirasi warga Cina Benteng yang menolak penggusuran tempat tinggal mereka di bantaran sungai Cisadane.

Anggota Komisi III, Eddy Sadeli, pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Forum Warga Miskin Cina Benteng di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/4), menyatakan akan meminta Pemkot Tangerang menangguhkan penggusuran. "Komisi III menyatakan akan meminta Walikota Tangerang agar penggusuran ditangguhkan dulu untuk sementara. Mereka penduduk sah. Ada KTP, bayar PBB, melaksanakan Pemilu. Negara harus melindungi mereka, bukannya semena-mena," ungkapnya.

Anggota Komisi III lainnya, Didi Irawadi menyatakan jangan sampai pemerintah daerah setempat menggunakan alasan yang mengada-ada untuk melakukan penggusuran. Untuk itu, Komisi III akan memintai keterangan Walikota Tangerang dalam waktu dekat untuk dikonfrontasi dengan perwakilan warga. "Apakah selama ini ada analisis lingkungan bahwa keberadaan masyarakat setempat menyebabkan banjir? Jangan sampai alasannya mengada-ada," ungkapnya.

Menurut Didi langkah pemerintah kota Tangerang yang melakukan peringatan berkali-kali namun tidak disertai upaya untuk melakukan dialog sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sementara tokoh Tionghoa, Frans Tshai  mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai peninggalan sejarah. Kita bisa seperti ini, lanjutnya, karena perkembangan sejarah masa lalu. Frans Tshai  menjelaskan, China Benteng tidak bisa dipisahkan dari sejarah Tangerang. Kalau dikelola dengan baik, seharusnya daerah tersebut bisa dijadikan sebagai objek wisata.  Apabila wisatawan dari China datang ke Indonesia, mereka akan bangga. Karena moyangnya menjadi bagian sejarah indonesia. Hal ini, katanya, tentu akan dapat merangsang potensi industri wisata. Untuk itu, dia meminta, Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD memikirkan kembali soal rencana penggusuran tersebut.

Katanya, beri kesempatan untuk menghargai sejarah dan mengedepankan logika bukan kekuasaaan. Di samping itu, ia kuatir, kalau penggusuran jadi dilaksanakan, akan merembet ke isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Syukur Alhamdullilah  pada kenyataan penggusuran terhadap warga miskin Cina Benteng sampai masa kini belum dilakukan. Saya berterima kasih kepada pendiri Museum Benteng Heritage, Udaya Halim yang menyadarkan saya tentang keberhasilan warga miskin Cina Benteng melawan penggusuran. Insya Allah, keberhasilan perjuangan warga miskin Cina Benteng melawan penggusuran dapat menjadi inspirasi penyemangat bagi warga Bukit Duri, Luar Batang, Pasar Ikan, Kampung Pulo, Bidara Cina, Dadap, Kendeng, Gunung Kapur, dan lain-lainnya dalam perjuangan membela hak asasi mereka masing-masing.[***]

*Penulis pemrihatin nasib rakyat tergusur